PEKANBARU (HR)-Rencana Komisi B DPRD Riau yang akan mengeluarkan rekomendasi untuk likuidasi salah satu Badan Usaha Milik Daerah PT Riau Petroleum, ditanggapi dingin Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis. Menurutnya, perusahaan itu telah disepakati sebagai BUMD Riau yang akan menangani Blok Siak. Sejauh ini, seluruh kabupaten yang wilayahnya masuk dalam blok tersebut, juga telah menyetujui penunjukan perusahaan plat merah itu sebagai pengelola blok tersebut.
"Penolakan itu boleh-boleh saja. Tapi kita ingin BUMD kita ada dulu untuk mengambil Blok Siak. Saat ini kita sedang berusaha untuk menghadap Menteri ESDM, terkait dengan pengelolaan Blok Siak," ungkap Emrizal Pakis, Rabu (11/12).
Dijelaskannya, pertemuan dengan Menteri ESDM Jero Wacik dijadwalkan akan dilaksanakan dalam pekan ini. Untuk pertemuan itu, Pemprov Riau telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Khususnya terkait niat Pemprov Riau, untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Blok Siak, dalam hal ini diwakili PT Riau Petroleum. Perusahaan BUMD milik Pemprov Riau memang telah direncanakan sebagai pendamping PT Pertamina dalam mengelola blok itu.
"Empat kabupaten telah sepakat satu pintu pengelolaan Blok Siak. Semua persyaratan telah kita siapkan, termasuk tanda tangan keempat Bupati," jelasnya.
Ketika ditanya, berapa besar suntikan dana dari APBD untuk Riau Petrolium untuk mengelola Blok Siak, Emrizal Pakis, tidak begitu jelas apakah suntikan dana telah dikucurkan atau belum. "Suntikan dana saya tidak tahu pasti, kalau mengelola langsung bagaimana pendanaannya, pasti ada," jelasnya.
Seperti dirilis sebelumnya, keberadaan PT Riau Petroleum sempat disorot anggota Komisi B DPRD Riau Rusli Ahmad. Pasalnya, hingga sejauh ini belum tampak adanya kontribusi perusahaan itu untuk menambah pemasukan kas daerah. Bahkan, pihaknya berencana memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD Riau, untuk menutup BUMD tersebut. (nur)
| Next > |
|---|
