MEDAN (HR)- Komisi Pemberantasan Korupsi menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera terkait dana Bansos dan Hibah APBD Sumut agar tidak digunakan atau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan politik.
Dalam surat resmi yang ditandatangani Pimpinan KPK Abraham Samad itu, bernomor B-14/01-15/01/2014 dan dikirim pada 6 Januari 2014. Surat edaran tersebut langsung ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Seperti dilansir Sumut Pos, dalam surat yang dilayangkan tersebut, KPK telah menemukan kecenderungan kenaikan dana hibah dibandingkan dana bansos sejak  pelaksanaan Pilkada 2011-2013, tentang hubungan (relasi) dana Bansos dan hibah APBD dengan pelaksanaan Pilkada.

MEDAN (HR)- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membenahi kinerja Inspektorat Pemprovsu dengan menyusun standard sarana dan prasarana kerja demi menunjang kinerja pengawasan internal pemerintah.
Hal ini terungkap saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemprovsu oleh BPK RI perwakilan Sumatera Utara, di Aula BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jalan Tengku Daud, Medan, Rabu (29/1).
Wakil Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi yang menerima LHPK tersebut menyatakan mereka akan segera menyusun standart sarana dan prasarana kerja Inspektorat sesuai dengan rekomenasi dari BPK. Hal ini menjadi bagian tindak lanjut terhadap sejumlah temuan atas kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Pemprovsu akan mendorong Inspektorat Provsu melakukan perbaikan kinerja, mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah," katanya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Djaili Azwar menjelaskan, pihaknya dalam empat bulan ke depan menyusun buku standard aturan pemeriksaan internal. Menurutnya, konsep penyusunan itu telah diberikan oleh BPK dan mereka nanti menyesuaikan.
"Tingkat kejelian BPK dalam pengawasan lebih ketat. Tapi kedepan, dengan tools yang diberikan, maka setidaknya Inspektorat bisa mendekati BPK dalam pelaksanaan pengawasannya," kata Djaili.(mbc/mel)

Jakarta (HR)- Komisi VI DPR yang membidangi industri dan perdagangan meminta Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun segera mengulang proses seleksi pemilihan Kepala Badan Pengusahaan  Batam.
"Kita mendesak agar proses pemilihan Kepala BP Batam segera diulang, karena tidak mencerminkan keadilan publik dan banyak kejanggalannya. Panselnya bermasalah," kata Erik Satrya Wardhana, Wakil Ketua Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (29/1).

Tanjungpinang (HR)- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang memberikan libur selama satu hari bagi pelajar yang merayakan Imlek, yaitu pada hari Jumat (31/1).