PEKANBARU (HR)-Polemik hasil tes calon pegawai negeri sipil yang belum berakhir di sejumlah daerah, mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat Riau, H Basrizal Koto. Menurutnya, sebaiknya kepala daerah mengumumkan hasil tes tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Minimnya jumlah anak daerah yang lulus pada tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 lalu, menurut Basrizal, merupakan kenyataan yang harus dijadikan cambuk bagi pemerintah daerah untuk bangkit di masa datang dan kepala daerah tidak perlu malu dengan kondisi tersebut.
"Saya mendukung sikap kepala daerah dalam memperjuangkan warganya. Tapi di satu sisi, ketentuan undang-undang juga harus ditaati. Yang penting ke depan, kita harus bangkit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Tanggung jawab itu tidak bisa dibebankan hanya kepada kepala daerah, tapi juga jadi tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam mendidik anaknya," jelas Basrizal ketika dimintai tanggapannya tentang polemik hasil tes CPNS tersebut, Jumat (3/1).
Dengan realita yang ada saat ini, kata Basko, demikian sapaan akrab pengusaha Riau ini, harus menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"Tentu ada kelemahan atau kekurangan dalam dunia pendidikan kita. Apakah kurikulumnya yang kurang bagus, kualitas pengajar yang masih kurang atau sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini lah sesungguhnya yang harus dievaluasi oleh kepala daerah. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan sesaat," jelas Basko.
Jika hasil tes CPNS yang sudah dikeluarkan Kemenpan-RB ditolak, katanya, berarti yang rugi juga pemda dan SDM di daerah. Pasalnya, tahun depan tidak akan ada lagi kuota penerimaan CPNS untuk daerahnya.
Sebenarnya, kata Basko, persoalan SDM di Riau kalah bersaing dengan daerah lain, bukan saat ini saja. Dalam beberapa tahun terakhir ini, di sejumlah kementerian di pusat, jumlah putra Riau yang memegang posisi strategis sangat minim sekali. "Jangankan eselon I dan II, pejabat eselon III yang berasal dari Riau juga hampir tidak ada di kementerian. Ini sangat memprihatinkan kita," katanya.
Untuk itu ke depan, menurut Basko, pemda harus betul-betul meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Riau, baik kualitas guru, siswa maupun sarana prasarana pendukung, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dengan dana APBD yang sangat besar, untuk mewujudkan SDM berkualitas di Riau, tidak lah sulit, asal pemda dan segenap elemen masyarakat mempunyai tekad dan visi yang sama untuk memajukan daerah.
"Kalau ini sudah dibenahi secara maksimal, saya yakin, anak daerah yang lulus CPNS nantinya bisa 80-90 persen. Sebab, kualitas mereka sudah bagus dan mampu bersaing secara fair dengan SDM dari luar," pungkas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) ini.
Komentar senada juga dilontarkan pengamat politik dan pendidikan Riau, Roni Bastista. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menerima hasil tes CPNS yang telah dikeluarkan Pusat, karena pemeritah daerah harusnya telah berkomunikasi dengan pemerintah Pusat tentang hasil CPNS tersebut sebelumnya.
"Yang penting sekarang pemerintah daerah harus berani mengumumkan dan selanjutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat," ujarnya.
Dikatakan Roni, pemerintah daerah nantinya bisa menyatakan keberatan melalui forum resmi dan duduk bersama dengan pemerintah Pusat terkait dengan hasil CPNS tahun 2013. Dengan demikian, pada penerimaan CPNS tahun 2014, diharapkan kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Roni menilai, SDM lokal Kabupaten Meranti masih kalah bersaing dengan SDM daerah lain dan provinsi lain sehingga kesulitan bersaing dengan standar yang telah ditetapkan Kemenpan RB. "Ini juga harus menjadi perhatian ke depannya," tambahnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Riau, Sukarni menilai, perlunya ditingkatkan sumber daya lulusan perguruan tinggi di Provinsi Riau, sehingga bisa berkompetisi secara sehat merebut peluang kursi CPNS.
"Saya melihat dari kacamata positif, agar seluruh perguruan tinggi meningkatkan lagi kulitas lulusannya sehingga bisa bersaing dengan sarjana dari perguruan tinggi lainnya di Indonesia," sebut Pembantu Rektor I Universitas Muhamamdiyah Riau ini, Jumat (3/1).
Dikatakannya, jangan mengeluhkan soal putra daerah dan lain sebagainya di era globalisasi seperti saat ini. Namun harus belajar melihat dari aspek lain, agar keadaan ini bisa berubah ke depannya, sehingga kompetisi itu dimenangkan oleh sarjana lulusan Riau.
"Kita harus terus memacu lulusan perguruan tinggi di Riau dengan berbagai cara. Misalnya, menambah litelatur buku di perpustakaan agar lebih bervariasi dan lengjkap. meningkatkan pendidikan dosend ari S2-S3 dan guru besar," sarannya.
Diberitakan sebelumnya, proses pengumuman hasil tes CPNS dari jalur umum ini masih berpolemik. Bahkan Pemkab Kepulauan Meranti dengan tegas menolak hasil tes tersebut. Pasalnya, putra daerah yang dinyatakan lolos passing grade, dinilai sangat minim, yakni tidak mencapai lima persen.
Sementara menurut Bupati Meranti, Irwan Nasir, pihaknya menolak hasil itu dan untuk proses selanjutnya menyerahkan kepada Kemenpan-RB.
Sedangkan Pemkab Rohil menyatakan masih menunggu keputusan Pemprov. Menurut Sekkab Rohil Wan Amir Firdaus, hal itu sesuai kesepakatan. Di mana awalnya pengumuman akan dilakukan panitia seleksi nasional, namun kemudian diserahkan kepada provinsi.
Namun Wan Amir mengakui, Pemkab Rohil merasa kecewa karena anak daerah yang lolos, jumlahnya sangat sedikit. Saat ini, tambahnya, Bupati Rohil sedang mengusulkan ke provinsi kalau perlu sampai ke Menpan-RB untuk kejelasan hasil tes CPNS tersebut. Karena itu, hingga kini Pemkab Rohil belum mengumumkan hasil tes CPNS tersebut. (ral/mg10/mel)
| Next > |
|---|
