Haluan Riau

Keinginan Pemerintah Provinsi Riau untuk berpartisipasi mengelola blok Siak tentunya harus didukung penuh seluruh masyarakat Riau. Namun saat ini pertanyaannya, BUMD mana nantinya yang akan ditunjuk berpartisipasi untuk mengelola usaha perminyakan itu?

Seperti diketahui, saat ini ada dua BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau yang bergerak dibidang perminyakan. Yakni PT Sarana Pembangunan Riau dan PT Riau Petroleum.
Namun pertanyaannya, apakah mereka mampu, adakah pengalaman mereka? KIranya perlu di review kembali kinerja dua BUMD Riau yang bergerak di bidang perminyakan ini.
Untuk Riau Petroleum, sudah jelas, perusahaaan ini tengah 'sakit', hingga saat ini belum memberikan deviden apapun kepada Pemerintah Provisni Riau, sementara suntikan dana sudah pernah diberikan kepada perusahaan tersebut sebesar Rp1,99 miliar tahun 2012.
Hal ini sesuai yang diungkapkan Sekdaprov Riau, Zaini Ismail, dari tujuh BUMD milik Pemprov Riau, lima di antaranya menunjukkan grafik kinerja yang baik. Sementara PT Riau Air Lines dan PT Riau Petroleum harus mendapat perhatian serius dan perlu dilakukan pembenahan menyeluruh, baik di jajaran direksi maupun SDM di lapangannya.
Kemudian bagaimana dengan PT SPR?
Perusahaan yang mengelola blok langgak di Kabupaten Kampar-Rohul ini mampu sudah memberikan deviden (keuntungan) dari hasil kerja kerasnya itu. Selain itu, keberhasilan SPR ini juga mampu membangkitkan semangat Sumberdaya Lokal dalam bersaing SDM asing yang selama ini bekerja diperusahaan bonafit di bumi lancang kuning.
Keberhasilan SPR dalam melakukan ekspansi bisnis di bidang perminyakan ini bahkan mendapat apresiasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara.
SKK Migas menilai kinerja PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) makin membaik dalam meningkatkan produksi minyak di Blok Langgak. "Terus terang saja, sejak saya masuk
kemari pada pertengahan September 2013, produksi SPR di Blok Langgak mulai stabil sebagai upaya mereka untuk meningkatkan produksi," ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Bahari Abbas Pulungan.
Kini, lanjut dia, SPR telah mampu memproduksi minyak mentah dengan angka rata-rata di atas angka tertinggi dari yang di produksi selama ini, termasuk saat PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) masih mengelola Blok Langgak. Saat dikelola CPI pada tahun 2010 produksi ladang minyak yang terletak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, tersebut hanya mampu menghasilkan minyak mentah sekitar 351 barel per hari.
Sejak diambil alih dari CPI pada tahun 2010, berdasarkan data produksi SPR terus alami peningkatan dari 351 barel per hari (bph) menjadi 592 bph pada tahun 2011, kemudian meningkat 588 bph pada tahun 2012 dan 2013 ditargetkan 930 bph. "SPR baru mampu memproduksi minyak bekisar 623-650 bph dan kami tetap mengharapkan mereka agar terus tingkatkan produksi. Kontribusi produksi minyak Sumbagut terhadap nasional sebesar 40 persen dan produksi minyak nasional pada tahun 2014 ditargetkan 870.000 bph," katanya kepada Antara.
Wilayah kerja Blok Langgak yang dikelola SPR memiliki potensi produksi mencapai 800 bph dan masih dikelola secara primer. Dengan demikian, SKK Migas Sumbagut mengusulkan agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu melakukan "secondary treatment" melalui "Enhanced Oil Recovery (EOR)" dengan injeksi.
Sebelumnya, General Manager SPR Jabal Nur mengatakan bahwa kendala produksi utama masih terganggunya penyaluran akibat kurangnya fasilitas "water treatment" di Blok Langgak sehingga harus melaksanakan "wet shipment".
Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk meneliti "maintenance pressure". "SPR telah menyiapkan pipa untuk menentukan injeksi yang tepat karena minyak yang dikeluarkan masih terlalu kental," katanya.
Pada tahun 2013, pihaknya melakukan pengeboran sebanyak tiga sumur, yakni LGK 31, LGK34, dan LGK 35 dari jumlah total sumur yang dimiliki SPR sebanyak 32 sumur. Ketika masih dikelola CPI, jumlah sumur masih 28 titik. Sementara Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Emrizal Pakis bahkan optimis PT SPR yang telah berhasil mengelola blok langgak dapat berbicara banyak melakukan ekspansi bisnisnya.
"Kita bisa kolaborasikan PT SPR dengan PT Riau Petroleum dan PT BSP untuk merebut beberapa ladang minyak akan habis masa kontraknya oleh perusahaan asing. Yang terdekat saat ini kita sedang upayakan adalah blok Siak," tukasnya.
PT SPR yang mampu memberikan kontribusi dan berhasil ini, dapat menjadi bargaining Pemprov Riau dalam memperjuangkan perebutan beberapa sumur minyak yang ada di Riau. "Saya rasa, SPR sudah memberikan bukti dan tentunya BUMD Riau siap mengelola ladang minyak yang ada," tandasnya.
Meski disebut-sebut berhasil mengelola blok Langgak yang sebelumnya dipervayakan, bagaimana dengan deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Riau dibandingkan dengan investasi yang telah ditanamkan ke PT Sarana Pembangunan Riau?
Data Banggar DPRD Riau menyebutkan, semua BUMD pada 2012 memperoleh penyertaan modal. Ada empat BUMD yang memberikan kontribusi laba masih minim. PT Pengembangan Investasi Riau pada tahun lalu memperoleh dana dari APBD sebesar Rp129,82 miliar namun hanya memberi kontribusi laba sebesar Rp1,57 miliar. PT Sarana Penjamin Riau mendapat dana Rp26,79 miliar dan hanya memberikan kontribusi laba Rp105,68 juta.
Adapun PT Permodalan Ekonomi Rakyat tahun lalu mendapatkan suntikan dana APBD Rp92,45 miliar namun hanya memberikan kontribusi laba Rp1,69 miliar. BUMD terakhir yang kinerjanya buruk adalah PT Riau Petroleum karena sama sekali tidak menghasilkan laba, namun memperoleh penyertaan modal Rp1,99 miliar pada 2012.
BUMD lainnya memberikan kontribusi laba yang cukup signifikan untuk pemasukan APBD Riau yaitu PT Sarana Pembangunan Riau sebesar Rp7 miliar dengan penyertaan modal Rp69,41 miliar. PT Bank Riau Kepri mengantongi penyertaan modal Rp818,97 miliar dan memberikan kontribusi laba Rp84,37 miliar.  PT Bumi Siak Pusako dengan penyertaan modal Rp45 miliar dan memberikan kontribusi Rp42,72 miliar.(ant/hen)