PASIRPENGRAIAN-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini sedang menyusun draft rencana Peraturan Daerah aturan penyaluran Corporate Responsibility perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kontribusi perusahaan melalui dana CSR. Dijelaskan Wakil Bupati Hafith Syukri, Kamis (5/9), guna mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016, Pemkab Rohul dalam waktu dekat akan mengajukan draft rencana Perda tentang CSR perusahaan.
Menurut Hafith, Ranperda CSR ini bertujuan untuk memberi payung hukum kepada Pemkab Rohul untuk mengatur pemberian dana CSR yang saat ini masih terkesan sendiri-sendiri dilakukan perusahaan. Padahal masyarakat di sekelilingnya sangat mengharapkan bantuan tersebut. Akibatnya perusahaan sering didemo masyarakat karena tidak peduli dengan lingkungan sendiri.
Lebih lanjut dijelaskan Hafith dalam Ranperda ini tertuang Pemkab Rohul akan berperan aktif bersama perusahaan untuk ambil bagian dalam rencana strategis Pemda. Seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan. Renstra tersebut nantinya akan diekspose dihadapan perusahaan sebelum Pemkab mengusulkan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.
"Dengan cara seperti itu diharapkan tercipta sebuah sinergisitas antara pemerintah dengan perusahaan. Sehingga diharapkan dapat membantu dalam percepatan pembangunan daerah di tengah terbatasnya anggaran Pemkab Rohul saat ini," katanya.
Untuk menjaga akuntabiltas dan transparansi, Pemkab Rohul menjamin tidak menerima bantuan berupa uang namun berbentuk barang. Sehingga tidak bertentangan dengan sistem anggaran Pemerintah Daerah.
Untuk itu Hafith Syukri berharap dengan adanya Ranperda ini, perusahaan memiliki kontribusi nyata dan tidak hanya mengeruk keuntungan semata di daerah.(adv/hms)
| Next > |
|---|
