PEKANBARU (HR)-Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kudus Kurniawan mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjalankan program perekaman e-KTP. Jika sosialisasi tidak efektif, diyakini target perekaman e-KTP tidak akan tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, yakni akhir tahun ini.
"Kita yakin dengan persentase hanya mencapai sekitar 73 persen memasuki akhir tahun 2013, target tersebut tidak akan tercapai. Maka, pemerintah harus mengambil kebijakan dengan cara mengambil waktu transisi agar KTP lama (KTP SIAK) dapat dimanfaatkan dan pengurusan administrasi bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP tidak terkendala," jelas Kudus Kurniawan menanggapi besarnya jumlah warga yang belum melakukan perekaman e-KTP di Pekanbru.
Dikatakan Kudus, dalam mengejar target tersebut pemerintah perlu membuat program-program jitu serta koordinasi dengan aparatur pemerintahan dari tingkat bawah seperti RT, RW, agar program e-KTP ini dapat terlaksana.
"Intinya sosialisasi yang kita nilai sangat kurang ini harus ditingkatkan, kalau perlu pemerintah melakukan 'jemput bola'," sebutnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mengharapkan instansi yang bertugas mengurus dan melayani masyarakat ini dapat membantu masyarakat dengan memudahkan pengurusan.
"Artinya bukan menekankan kepada denda, namun lebih kepada memudahkan pengurusan. Sebab, sejauh ini masyarakat yang memiliki kekurangan seperti keterbatasan waktu, perlu peran serta pemerintah dalam memudahkan pengurusan," sebut Azwendi.
Selain itu, sama dengan Kudus, Azwendi juga meminta pemerintah berfikir efisien seperti dengan cara 'jemput bola'. Seperti pengurusan SIM keliling yang dilakukan polisi.
"Harusnya ada gebrakan dengan membuat program dengan mencontoh seperti SIM mobil keliling. Sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dapat terbantu," ujarnya.
Selain itu, kata Azwendi, pemerintah juga perlu kembali mengevaluasi kinerja petugas di UPTD, terutama dari sisi pelayanan pada masyarakat. Pasalnya, masyarakat selalu saja mengeluhkan birokrasi pengurusan administrasi kependudukan yang masih sulit. Ditambah lagi dengan sosialisasi yang minim.(jhoni hasben)
| Next > |
|---|
