BENGKALIS-Komisi Pemilihan Umum Bengkalis menemukan surat suara yang hanya memuat empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Sementara nomor urut 5 yakni pasangan Jon Erizal-Mambang Mit, justru hilang dalam surat suara yang sudah disortir oleh KPU Bengkalis tersebut.
Ketika melakukan pensortiran surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Senin (12/8) malam di Bengkalis, KPU setempat benar-benar kaget karena banyak surat suara yang hanya memuat empat pasangan cagubri-cawagubri dari nomor urut 1 sampai 4. Satu pasangan cagubri-cawagubri nomor urut 5, JE–MM ternyata tidak ada dalam surat suara itu.
"Memang saat proses sortir tadi malam (Senin malam, red), kita menemukan beberapa surat suara yang hanya memuat empat pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 sampai dengan 4. Sementara pasangan nomor urut 5 tidak ada,” ujar Syuib, Pokja Logistik KPU Bengkalis, saat dikonfirmasi Haluan Riau, Selasa (13/8).
Terkait surat suara bermasalah itu, Pimpinan Tim Relawan JE-MM, H Djufri Hasan Basri menyatakan sangat kecewa dengan ditemukan surat suara yang tidak memuat pasangan nomor urut 5 tersebut. Bisa jadi kesalahan itu disengaja dan tersistem untuk menjegal pasangan JE-MM. Bahkan, dalam bahasa yang lebih ekstrem dapat dikatakan adanya unsur kebencian dari oknum KPU terhadap pasangan cagub-cawagubri nomor urut 5 ini.
Ini membuktikan, kata dia, kinerja KPU Riau sangat amburadul dan tidak profesional. "Karena itu, selain memusnahkan semua surat suara yang sudah dicetak dan didistribusikan ke KPU-KPU Kabupaten/Kota di Riau, kami meminta semua personel KPU harus mundur. Mundurnya mereka karena tidak profesional dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kepada masyarakat pemilih di Riau. Bagaimana pun juga, tindakan sembrono KPU Riau ini sudah mencederai semangat demokrasi di Bumi Lancang Kuning ini," tegas Djufri.
Selain itu, menurut Djufri, kinerja KPU Riau yang telah memutuskan menunjuk percetakan di Bandung yang ternyata tidak profesional patut dipertanyakan. Sebab, di Pekanbaru ada peserta tender yang merupakan perusahaan security printing, calon pemenang yang layak serta berpengalaman.
Menurut Djufri, pihak-pihak berkompeten segera melakukan penyelidikan dan audit. Karena hal ini dapat saja merupakan kesengajaan dalam bentuk konspirasi yang direncanakan, yang dapat merugikan semua calon yang bertarung dalam Pilgubri ini. Tindakan menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon tertentu, jelas prilaku kriminal yang tidak pantas ditunjukkan dalam alam demokrasi.
"Jika dalam audit nantinya terbukti unsur kesengajaan, kami minta Ketua KPU Riau bertanggung jawab, dan Ketua KPU mundur. Sementara surat suara harus dicetak ulang dan yang ada sekarang harus dimusnahkan semua, tidak bisa tambal sulam. Untuk seterusnya, surat suara harus dicetak ulang melalui perusahan yang berstatus security printing. Jangan hanya ingin murah saja sehingga tidak terjamin pengamanannya," tegas Djufri lagi.
Pada bagian lain, Tim pemenangan Cagubri-Cawagubri JE-MM yang lain, mengaku sangat terkejut ketika mendengar ditemukannya surat suara Pilgubri 2013 tanpa gambar pasangan JE-MM Nomor Urut 5. ‘’Kami terkejut kok hal ini bisa terjadi,’’ kata H Fendri Jaswir, wakil sekretaris tim pemenagan JE-MM kepada wartawan, Selasa (13/8) malam.
Logikanya, menurut Fendri, sebuah barang cetakan sebelum dicetak pasti dicek dulu apakah sudah benar atau belum. Kemudian baru dibuat platnya, dan selanjutnya dicetak. ‘’Jadi, lucu juga, kok bisa gambar satu pasangan hilang,’’ katanya tak habis pikir.
Dikatakan, setelah barang dicetak, kemudian disortir dulu dipercetakan. Baru kemudian dikirim ke daerah. Pengirimannya pun ditujunkan ke KPU Provinsi Riau karena KPU Riau yang menenderkan ke perusahaan di Bandung. ‘’Bisa saja langsung ke kabupaten/kota, asal petugas KPU Riau telah mencek kebenaran surat suara tersebut,’’ ujarnya.
Fendri meminta Bawaslu Riau dan Bawaslu kabupaten/kota untuk mengecek semua surat suara yang sudah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota. ‘’Apa yang ditemukan di KPU Bengkalis, bisa jadi juga ditemukan di KPU yang lain,’’ katanya.
Panitia Mundur
Sementara itu, menurut informasi di lapangan, perihal pengadaan pencetakan surat suara tersebut sempat diusulkan panitia pengadaan surat suara Pilgubri terdahulu, agar menggunakan perusahaan percetakan security printing. Alasannya, agar surat suara ini dapat dijamin keamanannya serta tidak rawan terjadinya aksi pemalsuan. Selain itu, bila tidak menggunakan perusahaan security printing, kemungkinan terjadinya penyelewengan di lapangan akan sangat sulit dipantau.
Namun permintaan panitia tersebut ditolak KPU Riau dengan alasan, menggunakan jasa percetakan security printing akan memakan dana yang besar. Akibat penolakan itu, panitia tersebut akhirnya mengundurkan diri dan KPU Riau akhirnya memilih panitia pengganti, yang akhirnya memutuskan pemenang lelang pencetakan surat suara saat ini.
Dua Kemungkinan
Sementara itu, Direktur Utama PT Cerya Riau Mandiri Printing Edhy Zahar Koto, SH, yang dinyatakan sebagai pemenang cadangan untuk pencetakan surat suara Pilgubri, ketika dikonfirmasi terkait hal ini menduga, ada dua kemungkinan mengapa kasus di Bengkalis ini bisa terjadi.
Pertama adalah kemungkinan adanya salah cetak. Namun untuk yang ini, Edhy mengaku meragukannya. Pasalnya, sebelum proses pencetakan dimulai, ada satu tahap yang disebut dengan pra cetak. Sehingga setelah dicetak nanti, tidak ditemukan adanya kesalahan," terangnya.
Sedangkan kemungkinan kedua, tidak tertutup kemungkinan karena adanya permainan dari pihak tertentu, yang berusaha menyusupkan cetakan surat suara yang tidak asli dalam cetakan surat suara yang asli.
"Aksi penyusupan ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila pencetakan surat suara menggunakan perusahaan security printing. Karena dengan cetak security printing, ada pengamanan khusus. Sehingga bila ada cetakan palsu yang menyusup, langsung bisa diketahui saat itu juga," terangnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan proses pencetakan surat suara Pilbup Indragiri Hilir yang menggunakan perusahaan yang dipimpinnya untuk mencetak surat suara. "Selain menggunakan sistem security printing, kita juga memberikan hologram pada surat suara yang dicetak. Jadi bila ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menyusupkan surat suara palsu, bisa langsung ketahuan," ujarnya.
Dalam hal ini, Edhy juga mengaku heran dengan sikap KPU Riau yang terkesan enggan menggunakan fasilitas perusahaan percetakan security printing tersebut. Pasalnya, bila dikatakan akan memakan biaya yang besar, sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya tepat. "Kalau sudah terjadi seperti yang di Bengkalis, lalu bagaimana. Bukan tidak mungkin biaya yang muncul akibat kesalahan seperti ini akan lebih besar," tambahnya.
Namun yang jauh lebih besar dampaknya adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPU Riau. Sebab, dengan adanya temuan seperti ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pilgubri itu tidak akan ada lagi. "Bisa saja kepercayaan masyarakat tidak ada lagi. Kalau kepercayaan masyarakat yang hilang, harganya tidak bisa dinilai dengan uang. Karena ini berkenaan dengan kepercayaan masyarakat," ujarnya lagi.
KPU Harus Bertanggung Jawab
Secara terpisah, pengamat pemerintahan H T Khalil Jaafar mendesak KPU Riau bertanggungjawab terhadap kesalahan hasil cetak kertas suara dengan tidak masuknya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nomor urut 5 atas nama Jon Erizal dan Mambang Mit tersebut.
Oleh karena itu seluruh Komisionir KPU Riau sebaiknya mengundurkan diri dan meminta maaf kepada pasangan calon yang bersangkutan. Karena ini jelas telah merugikan pasangan nomor urut 5 dan telah terjadi pembunuhan karakter. Apalagi kalau surat suara ini sudah didistribusikan ke kabupaten/kota.
Bagaimanapun dalam persoalan ini jelas kesalahan KPU yang dinilai sangat fatal. Karena dalam proses pelelangan, percetakan dan pendistribusian tidak melakukan pengawalan sebagaimana mestinya. Bahkan terkesan KPU hanya menerima bersih hasil cetakan yang dilakukan oleh pemenang tender.
"Saya melihat ini sangat fatal, apalagi ini kejadian pertama di Tanah Air dari lima pasang yang ikut hanya dicetak di surat suara empat pasang. Jangankan hilangnya salah satu calon, salah nama saja kertas suara harus dicetak ulang akibat kecerobohan yang dilakukan KPU," jelas mantan Kepala Kesbang Linmas Riau.
Di bagian lain, Khalil enggan mengomentari apakah kasus ini memang dilakukan secara sengaja atau tidak. Namun menurutnya, kasus ini sudah merusak citra KPU sebagai penyelenggara dan itu tidak bisa dibenarkan dari aspek manapun. Apalagi kalau hasil cetakan yang salah ternyata banyak ditemukan, maka harus diganti secara menyeluruh dan dicetak ulang. Dan resikonya pelaksanaan pemilihan yang diagendakan 4 September harus ditunda sampai batas waktu yang ditentukan.
Pokja Logistik KPU Bengkalis Syuib menyebutkan, terhadap temuan surat suara yang bermaslah itu, sesuai ketentuan maka KPU Bengkalis membuat berita acara untuk disampaikan ke KPU Provinsi. Surat suara tersebut dianggap rusak dan selanjutnya akan meminta dikirimkan surat suara pengganti dengan jumlah yang sama sesuai dengan surat suara yang rusak. (man/dar/sis)
| Next > |
|---|
