Haluan Riau

Thursday, Jun 06th

Last update04:25:18 PM GMT

You are here: PEKANBARU KOTA BERTUAH Persoalan Kesehatan dan Dana BOS Dikeluhkan

Persoalan Kesehatan dan Dana BOS Dikeluhkan

PEKANBARU-Persoalan kesehatan dan dana bantuan operasional sekolah masih dikeluhkan masyarakat. Hal itu terungkap dalam reses yang dilakukan anggota DPRD Riau, Ramli Sanur, di beberapa wilayah Kota Pekanbaru. Ramli Sanur, kepada wartawan, Senin (29/4), mengatakan, dari aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan, menunjukkan dana bantuan operasional sekolah dan pelayananan kesehatan masih menjadi kendala yang dihadapi masyarakat Pekanbaru saat ini.


Menurutnya, dari keluhan masyarakat, sejak diluncurkan, banyak masyarakat yang mengaku Dana BOS tidak sampai kepada yang berhak, dalam hal ini anggota keluarganya yang mengenyam pendidikan.


Masyarakat menilai, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan terkesan menutup-nutupi persoalan Dana Bos. Sehingga berdampak pada beban anggaran yang  harus dihadapi untuk membiayai pendidikan yang seharusnya sudah dialokasikan melalui Dana BOS.


Seperti yang terungkap saat, Ramli Sanur, melakukan reses di Kelurahan Kampung Tengah, Sukajadi. Dalam reses yang dihadiri hampir 500 orang, masyarakat meminta anggota DPRD Riau agar mendesak Dinas Pendidikan agar secara transparan mensosialisasikan fungsi dan kegunaan Dana BOS bagi siswa.


Menanggapi hal tersebut, Ramli Sanur pada sosialisasi tersebut berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut. "Karena bagaimanapun, dari serap aspirasi yang dilakukan ternyata persoalan ini merata dialami anggota keluarganya yang sedang mengenyam pendidikan. Kita mengakui timbulnya persoalam ini akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap dana yang dikucurkan ke sekolah, termasuk kegunaan dananya. Bisa saja masyarakat mempertanyakan, sejak adanya dana BOS justru biaya pendidikan yang anaknya tidak berkuang, tapi malah bertambah," jelasnya.


Begitu juga dengan persoalan pelayanan kesehatan. "Seharusnya dengan adanya jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi keluarga miskin, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau seandainya masih ditemukan persoalan ini, maka patut dpertanyakan realisasi di lapangan," pungkasnya.(dar)

AddThis Social Bookmark Button

Add comment


Security code
Refresh