PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau menargetkan pengesahan APBD 2014 bisa dilaksanakan pada pekan ketiga Desember. Sampai saat ini DPRD bersama Badan Anggaran secara maraton terus menggesa pembahasan. Menurut Ketua DPRD Riau HM Johar Firdaus, usai sidang paripurna istimewa DPRD Riau, Rabu (4/12), sesuai aturan perundang-undangan,
pemerintah daerah didesak sesegera mungkin menyerahkan pengesahan hasil pembahasan APBD. Riau tidak ingin terlambat karena bisa dikenakan pinalti dari pemerintah pusat.
Sampai saat ini, tambahnya, Dewan bersama Badan Anggaran baru sebatas membahas soal pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan 2014. Dari asumsi sementara pendapatan APBD 2014 kisaran Rp7,5 triliun, pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah, pajak hingga penerimaan dana bagi hasil.
"Untuk lebih jelasnya seberapa besar sumber pendapatan APBD 2014 tentunya harus dibahas secara menyeluruh. Sehingga bisa saja saat ini kita memprediksi penerimaan di atas Rp7,5 triliun pada finalisasi pembahasan di atas itu. Sumber pendapatan belum termasuk dari Silpa 2013," ungkap Johar.
Karena Dewan sendiri melihat masih banyak sumber penerimaan yang berpotensi bisa menambah sumber pemasukan bagi APBD 2014. Dan itu tentunya tugas eksekutif untuk bisa menggali semaksimal mungkin.
Meningkat
Menanggapi persoalan penerimaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa ) 2013, pihaknya memperkirakan terjadi peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari hasil serapan penggunaan APBD 2013 yang sangat rendah dan itu berdampak banyaknya sisa anggaran yang dikembalikan ke kas Pemprov Riau. "Kita belum tahu jumlah Silpa 2013, karena itu tentunya harus dilakukan audit oleh instansi terkait," tambahnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD RIau Hj Supriati, menanggapi masuknya pembahasan APBD 2014 meminta Pemprov Riau bersikap transparan dalam melakukan usulan kegiatan di dalam RAPBD 2014. TAPD Pemporv Riau diminta jangan mengusulkan kegiatan secara global tapi diampaikan secara rinci.
Hal ini dikarenakan dari pengalaman APBD 2013, Dewan merasa tertipu dengan adanya usulan yang tiba tiba muncul tanpa pembahasan. Salah satunya soal usulan tunjangan terhadap lima satker yang jumlah cukup signifikan. Dewan saat itu merasa tidak merasa melakukan pembahasan, namun setelah ditelaah ternyata usulan tersebut diusulkan secara global dan luput dari pembahasan.dar
| Next > |
|---|
