PADANG (HR)-Ribuan umat Islam dari berbagai kota/kabupaten di Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Kota Padang, Kamis (28/11) kemarin untuk berunjuk rasa. Mereka mendesak DPRD dan Pemko Padang mencabut izin investasi dan pembangunan Lippo Superblock. Para pendemo itu berasal dari Majelis Ulama Indonsia (MUI) Sumbar, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) , Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).
Selain itu, massa juga datang dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP, IAIN Imam Bonjol, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Keluarga Pasia Jakarta (IKPJ), dan lain sebagainya. Massa terdiri dari kalangan muda dan tua. Di antara mereka juga terlihat para santri yang datang dari berbagai pesantren di Sumatera Barat.
“Kita umat Islam bukan anti investasi. Kita juga bukan anti kristen. Akan tetapi pembangunan RS Siloam jelas bermisi kristenisasi. Yang tak perlu dibuktikan lagi, karena merupakan pintu masuk misionaris dan pemurtadan. Karena itu kami menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam. Kami menolak investasi Lippo Group di Ranah Minang, karena membawa misi misionaris yang dapat mengancam dan membahayakan akidah anak cucu masyarakat Minangkabau,” kata para ketua Ormas Islam dan pimpinan mahasiswa dalam orasinya.
Massa pengunjuk rasa awalnya berkumpul di halaman Masjid Nurul Iman. Setelah dilakukan persiapan dan koordinasi sematang mungkin, para pendemo mulai berjalan menuju Kantor DPRD Kota Padang. Karena jumlah sangat banyak, jalan pun terpaksa ditutup polisi. Massa yang membawa ratusan spanduk dan poster itu berjalan tertib dan rapi menuju gedung Dewan. Dalam perjalanan, para pendemo terus berorasi.
“Cabut izin Siloam! Cabut izin investasi Lippo Superblock. James Riady adalah misionaris yang akan mengkafirkan Umat Islam Minangkabau,” kata para pendemo berorasi.
Sesampainya tiba di depan Kantor DPRD Kota Padang, massa pun terus berorasi. Jalan raya di depan DPRD Padang ditutup. Secara bergantian para pimpinan ormas Islam dan organisasi mahasiswa menyampaikan orasinya. Mereka menyatakan izin yang diberikan Walikota Padang Fauzi Bahar dan persetujuan DPRD Kota Padang atas investasi Superblock Lippo Group telah menzalimi dan menyakiti perasaan Umat Islam Sumatera Barat.
Ketua DPRD Padang ‘Hengkang’
Tepat pada pukul 12.00 WIB, para pendemo ditemui tiga anggota DPRD Kota Padang, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman, Muharlion dan Mardison. Ketiga anggota dewan tersebut berasal dari Fraksi PKS yang sebelumnya tidak menyetujui Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan terhadap investasi Lippo Superblock.
Sejumlah pimpinan Ormas Islam pun melakukan pertemuan tertutup dengan tiga anggota DPRD Kota Padang tersebut.
Para pimpinan Ormas Islam pun bertanya, perihal keberadaan Ketua DPRD Kota Padang Zulherman yang pada Pemilu 2014 nanti mencalonkan menjadi anggota DPD RI Dapil Sumbar. Menurut pendemo, Zulherman yang berasal dari Partai Demokrat itu mestinya hadir menerima para pimpinan Ormas Islam yang menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan investasi Lippo Group. “Mana Zulherman? Kok tidak ada. Padahal dia kan tahu hari ini akan datang ribuan massa umat Islam yang menolak investasi RS Siloam dan Lippo Superblock,” kata Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau Menolak Investasi RS Siloam.
Wakil Ketua DPRD Padang Budiman di hadapan massa demonstran, menyatakan sepakat mencabut izin Pembangunan Superblok Lippo Group yang di dalamnya akan ada RS Siloam, Sekolah Pelita Harapan, mall serta Hotel Aryaduta.
"Kami secara pribadi dan mewakili DPRD Kota Padang menyatakan siap mencabut izin pendirian Super Blok Lippo Group. Kami akan mendesak pimpinan DPRD lainnya untuk mengadakan rapat paripurna mencabut rekomendasi pembangunan Superblock Lippo Group, " katanya di hadapan ribuan massa.
Sementara itu, Gusrizal Gazahar, yang mewakili MUI Sumbar dan Ormas Islam menyatakan pihaknya menilai rekomendasi dan perizinan investasi RS Siloam dan Lippo Superblock merupakan pengkhianatan bagi ulama sebagai pemimpin umat. Untuk itu, pihaknya menyerukan agar ulama tak hanya di mimbar, tapi juga berada di tengah umat untuk menyelamatkan generasi mendatang.
Setelah menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan secara tertulis ke DPRD Kota Padang, selanjutnya pukul 13.00 WIB ribuan pendemo berbalik lagi ke Masjid Nurul Iman untuk menunaikan salat Zuhur berjamaah.
Hingga berita ini diturunkan, pencabutan rekomendasi kelanjutan Superblock Lippogroup baru ditandatangani tiga orang anggota DPRD Padang. Mereka berasal dari fraksi PKS yaitu, Budiman, Mardison, dan Muharlion. (h/cw-lex/ade)
| Next > |
|---|
