PEKANBARU (HR)-Belum maksimalnya kiprah sejumlah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemprov Riau, mendapat perhatian serius dari Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan. Karena itu, Djohermansyah mengatakan, perlunya diusulkan Peraturan Daerah yang mengatur tata kelola dan standar operasional prosedur perusahaan plat merah tersebut. "Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi otoritas pemegang saham, Pemprov Riau memandang perlu pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.
Berdasarkan hal tersebut kami mengusulkan SOP BUMD sebagai Proyek Legislasi Daerah 2014 agar bisa menjadi Perda," ujarnya kemarin.
Menurutnya, langkah itu sebagai jawaban terhadap keinginan sejumlah fraksi di DPRD Riau, yang menginginkan adanya peningkatan etos kerja dan sumbangsih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap kas daerah.
Menurut Djohermansyah, sejauh ini sejumlah BUMD milik Pemprov Riau masih berstatus Perseroan Terbatas. Konsekuensinya, BUMD tersebut harus tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam aturan tersebut disebutkan, perseroan akan diaudit oleh eksternal audit dengan menggunakan jasa kantor akuntan publik. Namun di sisi lain, mengingat sumber pendanaan berupa penyertaan modal bersumber dari APBD, maka audit juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Atas dasar itulah usulan kegiatan yang akan mengatur tata kelola BUMD diperlukan dalam bentuk Perda", lanjut Djohermansyah Djohan.
Sementara itu menyangkut kritikan adanya subsidi kepada BUMD tahun 2013, Djohermansyah menyatakan bahwa sebenarnya Pemprov Riau tidak pernah menganggarkan subsidi kepada BUMD karena yang ada hanya penyertaan modal atau saham yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Sampai tahun 2013, total seluruh penyertaan modal Pemprov Riau telah mencapai Rp940 miliar. Sedangkan deviden yang telah diberikan adalah sebesar Rp990 miliar. Namun demikian, Pemprov Riau belum puas dengan hasil itu. Ia juga mengakui masih ada BUMD yang masih memerlukan dukungan dan dorongan agar bisa berkontribusi terhadap kas daerah. (ant/sis)
| Next > |
|---|
