Haluan Riau

PEKANBARU-Guna memberikan pemahaman tentang berbagai aturan dan perubahan kurikulum, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggelar workshop penguatan tim pengembang kurikulum tingkat SMP bagi pengawas, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Panitia pelaksana workshop Ishak mengatakan, workshop yang diikuti 110 orang peserta digelar sebagai wadah untuk memberikan informasi dan pemahaman tugas kepala sekolah dalam melakukan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Dijelaskannya, dalam meningkatkan kinerja TPK maka perlu dilakukan verifikasi untuk TK, SD dengan meningkatkan keterampilan TPK bagi SMA/SMK binaan, agar dipahaminya berbagai perubahan dalam kurikulum serta terwujudnya peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan KTSP.
Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Hadimiharja menuturkan, paradigma satuan kerja pengembangan pendidikan sudah berubah.
Menurutnya, saat ini Disdik tengah fokus melakukan pembenahan pada manajemen dan mutu pengelolaan pendidikan.
"Persoalan pengadaan buku dan komputer itu masih skala kecil. Tapi persoalan manajemen dan manajemen kurikulum adalah substansi yang tidak bisa diabaikan," ungkap Hadimiharja dalam workshop yang ditaja awal pekan lalu tersebut.
Menurutnya, jika kenyataan realitas di lapangan tidak berubah, berarti pribadi-pribadi yang berperan di dalam TPK tidak berubah. "Karena itu, jika ingin ada perubahan kolektif pada dunia pendidikan, maka paradigma TPK harus diubah sesuai kondisi terkini. Ubah cara berpikir karena dunia pendidikan sudah berubah. Kalau tak berubah maka akan digilas perubahan," tegasnya.
Dikatakannya juga, berlakunya dua kurikulum secara terbatas yang terjadi saat ini juga berpotensi membuat pikiran dan konsentrasi guru di lapangan bercabang. "Kalau pengawas dan kepala sekolah yang ada di dalam TPK tidak bisa menetralisirnya, maka kondisi di lapangan semakin kacau,' sebutnya.
Untuk itu, Hadimiharja mendorong muncul terobosan-terobosan dari TPK untuk diajukan ke Disdik daerah. Jika Disdik kabupaten/kota tidak mendengar terobosan TPK, ia mempersilahkan melapor ke Disdik Provinsi.
Hadimiharja juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengawas sekolah serta kualitas kurikulum melalui penguatan Kurikulum 2013. Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur. "Bagaimana kurikulum dioperasionalkan dengan baik kalau atap sekolah tak jelas dan laboratorium tak jelas," tegas mantan Kadisdik Bengkalis ini.
Solusi penyelesaian masalah-masalah ini secara langsung bertumpu pada pengawas, kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam TPK. Karena, Disdik juga tak mampu memikirkan hal-hal substansi akibat kesibukannya pada masalah proyek fisik.
"Oleh sebab itu Disdik harus mampu membangun kemitraan dengan orang-orang yang memang fokus, profesional dalam berbicara tentang pengembangan kurikulum. Orang-orang itu adalah pengawas, kepala sekolah dan guru," ujar Hadi.
Diakuinya, hingga saat ini Disdik Riau belum membuat surat edaran ke kabupaten/kota untuk membentuk TPK. Karenanya logis saja jika masih ada kabupaten/kota yang belum memahami pentingnya TPK.(nie)

		Next >