PEKANBARU-Gubernur Riau diwakili Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Emrizal Pakis, mengatakan, kemampuan Riau dalam memenuhi kebutuhan beras pada tahun 2012 lalu, baru sekitar 54 persen dari jumlah penduduk 5.929.172 jiwa. Untuk itu, perlu diambil langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi teknis ketahanan pangan Provinsi Riau tahun anggaran 2014, Rabu (27/3) di Hotel Grand Elite Pekanbaru.
Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, M Hamzah, Kepala SKPD kabupaten dan kota se-Provinsi Riau, meliputi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Perkebunan, Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Ir H Abdul Kadir Hamid, Para Kepala SKPD Provinsi Riau, serta peserta Rakornis.
Dengan adanya rakor tersebut, lanjut Emrizal, pihaknya berharap, dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kebijakan provinsi dan kabupaten kota untuk mengevaluasi, membahas permasalahan serta menetapkan langkah-langkah operasional bersama dalam mewujudan kemandirian dan ketahanan pangan.
Langkah yang perlu diambil, lanjutnya, seperti meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah dengan membangun lumbung pangan dan memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam seperti menanam umbi, kacang, sayur dan buah.
Selain itu, Emrizal, menambahkan, hampir separuh dari 100 persen yaitu 48 persen kebutuhan pangan Riau masih tergantung dari suplai luar daerah seperti Sumbar, Sumut dan Jawa.
"Maka dari itu kita perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Riau agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian berubah menjadi perkebunan yang dapat berakibat lahan pertanian menjadi semakin kecil dan menyempit," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, H Abdul Kadir Hamid, dalam sambutannya menyampaikan, rakor teknis ketahanan pangan tahun anggaran 2014 bertujuan memberikan arahan dan panduan atau pedoman dalam menyusun program dan kegiatan masing-masing kabupaten dan kota.
Lanjutnya lagi, tujuan lain adalah mensinergikan dan menyusun rencana program dan kegiatan tahun anggran 2014 antara Provinsi dengan Kab/Kota serta terwujudnya kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan program dan kegiatan TA 2014 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik yang dibiayai dari APBN maupun APBD.
| Next > |
|---|
