Haluan Riau

Tuesday, May 21st

Last update10:00:00 AM GMT

You are here: PEKANBARU ZONA PEKAN Dewan Nilai Pejabat tak Hargai Paripurna

Dewan Nilai Pejabat tak Hargai Paripurna

PEKANBARU-Sidang Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru di ruang sidang paripurna gedung DPRD, Senin (29/4) tidak dihadiri sejumlah camat dan kepala satker. Kursi untuk para pejabat banyak yang kosong. Dewan menilai pejabat tersebut tak menghargai paripurna DPRD. Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru yang membidangi Pemerintahan, Kamaruzaman SH sangat menyayangkan ketidakhadiran sebagian besar camat dan beberapa kepala dinas tersebut.


"Paripurna ini penting didengarkan satker dan camat. Yang disampaikan Walikota dalam LKPj adalah program yang telah dan akan dijalankan. Ini bagian dari tidak keseriusan Satker dan Camat, terlepas apakah ada tugas di luar atau segala macam," kata Kamaruzaman saat dikonfirmasi usai paripurna.


Seharusnya, katanya lagi, para Camat dan Satker meluangkan waktu mengikuti paripurna tersebut. Alasan tugas luar, merupakan alasan yang tidak masuk akal dan Walikota Pekanbaru diminta melakukan peninjauan terhadap kinerja Satker dan camat ini.


Sementara Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan ketidakhadiran beberapa Satker Pemko Pekanbaru karena sedang melakukan pendidikan. Sesuai ketentuan kepegawaian, kepala dinas atau camat tak hadir, bisa diwakilkan oleh sekretaris.


"Memang saya ketahui ada beberapa Satker yang sedang pendidikan. Ada 5 Satker yang melakukan pendidikan. Mungkin tadi ada Plt-nya, wajah Plt kan tidak dikenal," ungkap Firdaus.


Namun Firdaus juga mengatakan, jika ada Satker yang mengaku tak dapat undangan, maka kondisi tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam mengantar undangan. Untuk itu, Satker yang mengaku tidak mendapat undangan masih bisa dimaklumi.


Sementara, mengenai LKPj, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto mengatakan, untuk membahas LKPj itu DPRD Kota Pekanbaru membentuk panitia khusus LKPj.
Pembahasan LKPj selama 30 hari. Desmianto meminta Pansus bekerja optimal, sehingga dapat selesai tepat pada waktu.


"Dalam sebulan harus selesai. Kalau tidak sesuai kita bisa rekomendasikan BPK untuk melakukan audit," kata Desmianto.Dalam paripurna tersebut, selain dihadiri oleh semua unsur pimpinan DPRD Kota paripurna ini langsung dihadiri oleh Walikota Pekanbaru H Firdaus didampingi Kabag Humas Pemko Pekanbaru. Terlihat juga beberapa Satker dan pejabat tinggi Pemko Pekanbaru seperti M Noer, A Mius, Agustrin, dan lainnya. Penyampaian LKPj berjalan lancar. (ben)

AddThis Social Bookmark Button

Add comment


Security code
Refresh