PEKANBARU-Pernyataan Walikota Firdaus yang menyebutkan masuknya ritel ke Pekanbaru tidak dapat dibendung sangat disayangkan anggota DPRD Pekanbaru. Dengan statemen itu artinya pemerintah tidak memikirkan efek yang timbul di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Darnil, Senin (13/5). Dia mengatakan kondisi masyarakat belum siap bersaing dengan pengusaha besar. Mereka belum pantas dihadapkan dengan hadirnya pengusaha raksasa ini.
"Jelas belum siap. Dampaknya luar biasa sekali. Bayangkan saja, satu pedagang kaki lima itu punya tiga anak,
berarti dalam satu rumah tangga PKL ada 5 orang, hitung saja kalau ada 5 PKL yang merugi dan harus gulung tikar, berapa banyak warga Kota Pekanbaru yang terzalimi dengan keberadaan ritel ini. Makanya kalau alasannya untuk PAD semata, saya rasa tidak tepat," kata Darnil.
Disebutkan Darnil, Pemko masih memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kembali izin yang diberikan terhadap Ritel-ritel tersebut. Seperti melakukan tinjauan lapangan dan mendengarkan jeritan masyarakat atas keberadaan usaha ritel ini. Menurutnya laporan yang masuk ke wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru, pedagang tempatan merasa dirugikan dengan masuknya Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru.
"Indomaret dan Alfamart ini kan usaha berjejaringan. Harusnya dilakukan secara bertahap. Setiap tahap dilakukan tinjauan lapangan, bagaimana dampaknya. Kalau sudah menimbulkan dampak di tengah masyarakat, maka jangan diterbitkan juga izin Indomaret. Kalau sekarang kan tidak, masyarakat sudah menjerit, Indomaret tetap tumbuh," ungkap Darnil lagi.
Ditegasknnyam ritel yang ada seperti Indomaret dan Alfamart milik pengusaha yang bermodal besar dan pedagang yang ada di Kota Pekanbaru belum siap bersaing. "Seharusnya pemerintah terlebih dahulu memikirkan nasib pedagang kecil, bukan mengenyampingkannya, sementara pengusaha bermodal besar ini dengan mudah membunuh usaha kecil yang ada," imbuhnya.(ben)
| Next > |
|---|
