PEKANBARU-Masyarakat selaku konsumen PT Perusahaan Listrik Negara, berhak mengajukan gugatan terhadap badan usaha milik negara tersebut. Hal itu disebabkan perusahaan milik negara itu dinilai melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai satu-satunya instansi yang berwenang menyalurkan listrik di Tanah Air. Pemadaman listrik saat ini semakin sering terjadi sehingga membuat aktivitas serta kenyamanan masyarakat jadi terganggu.
Hal itu dilontarkan Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Riau, Sugiarto, Rabu (28/8). Hal itu dilontarkannya menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan PLN. Khususnya sejak beberapa waktu belakangan ini, di mana pemadaman listrik makin sering terjadi.
"Dulu semasa kepemimpinan Dahlan Iskan, krisis seperti ini juga pernah terjadi. Tetapi tidak separah kondisi sekarang ini, karena dulu masih ada tanggung jawabnya untuk meminta bantuan dari Medan," ujar Sugiarto.
Dikatakan, seringnya pemadaman listrik di Riau saat ini, sangat merugikan masyarakat selaku konsumen, khususnya dari sisi kepuasan. Karena itu, masyarakat berhak menggugat perusahaan milik negara tersebut.
"Masyarakat punya hak sebagai konsumen, kenapa tidak dilakukan. PLN juga jangan semata-mata meminta masyarakat memenuhi kewajibannya saja, sedangkan hak masyarakat tidak dipenuhi. Itu sama saja namanya melanggar hak konsumen," tegasnya.
Menurutnya, di satu sisi gugatan terhadap PLN memiliki nilai positif. Langkah itu juga sekaligus bentuk pengujian terhadap undang-undang tentang konsumen. Apakah aturan itu benar-benar diterapkan atau tidak.
Gugatan itu, tambahnya, bisa berupa class action. Agar hasilnya maksimal, media massa juga diharapkan ikut sebagai pihak pengawas. Dalam hal ini, masyarakat bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang muncul akibat pemadaman listrik tersebut. Selanjutnya, menuntut perusahaan negara tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin.
Sementara kepada pimpinan PLN wilayah Riau, pihaknya berharap segera mencari solusi dan tidak membiarkan kondisi yang terjadi saat ini berlarut-larut. "Kalau tak mampu, sebaiknya mundur saja supaya bisa diisi sosok yang mampu," tambahnya.
Setiap Dua Jam
Parahnya layanan listrik, saat ini juga dirasakan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Bahkan kondisinya lebih parah dibandingkan dengan apa yang dirasakan masyarakat Pekanbaru. Pasalnya, hampir setiap dua jam, aliran listrik di daerah itu mati. Jadwal pemadaman juga tak beraturan, sehingga terkesan suka-suka pengelola.
Kondisi itu membuat seluruh aktivitas masyarakat terganggu. Tidak saja yang di kantor, dunia pendidikan, swasta hingga rumah tangga juga ikut merasakan dampaknya.
"Dulu mati lampu hanya dua jam sehari, sekarang rata-rata tiap dua jam lampu mati. Kadang-kadang saat mengetik, tiba-tiba listriknya mati. Data langsung hilang," keluh Ani Candra, warga Benai.
Keluhan juga dilontarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kuansing, Drs H Syoffaizal, M.Si. Menurutnya, akibat pemadaman yang sembarangan itu, pelayanan KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran, serta pelayanan adminitrasi kependudukan lainnya menjadi terganggu.
"Kalau mati lampu warga menunggu dua jam bahkan lebih, padahal saat ini disaat penerimaan PNS tingkat pengurusan KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga meningkat, belum lagi elemen lain seperti guru untuk urusan kependudukan,"ujarnya.
Parahnya lagi, mati lampu yang tidak teratur bisa mengakibatkan kerusakan alat-alat seperti alat perekam e-KTP. "Harusnya di saat seperti ini, PLN memberikan prioritas bagi kantor-kantor yang sedang melayani publik," ujarnya.
Tak Ingin
Kepala PLN Ranting Teluk Kuantan, Darwin, saat dikonfirmasi hanya mengatakan pihaknya tidak menginginkan kondisi seperti ini terjadi. "Mana mungkin kami mau kondisi ini, banyak yang komplain kepada kami. Tapi ini terjadi karena pasokan daya ke Kuansing yang kurang," ujarnya.
Menurutnya, untuk pasokan normal, setiap hari Kuansing harus menerima kiriman 27 megawat. Tetapi yang terkirim saat ini hanya 4 Megawat setiap hari, karena itu terpaksa pemadamam bergilir dilakukan. Pengurangan daya karena kapasitas PLTA Ombilin juga berkurang akibat kemarau dan kerusakan.
Pihaknya memperkirakan kondisi ini akan terus berlanjut hingga Oktober mendatang. Selain itu, pihaknya telah meminta tambahan daya dari PLN Wilayah Riau. "Kita minta tambah sehingga jadwal pemadaman berkurang dan pelanggan tidak kecewa," terangnya.
Sementara itu, Deputi Manager Humas PLN Wilayah Riau, Syairul mengatakan, kerugian yang dialami konsumen tidak sepenuhnya akibat pemadaman. Tapi bisa saja dari usia barang elektroniknya atau juga usia meterannya yang sudah tidak layak untuk dipakai. "Untuk itu kita selalu menyarankan kepada konsumen untuk mengganti meteran yang sudah berumur minimal 10 tahun," ujarnya.
Menurutnya, saat ini PLN tengah dalam mengupayakan penambahan pasokan dan membuat hujan buatan untuk menambah debit air khususnya di PLTA koto panjang.
Syairul juga menjelaskan, bahwa PLN telah memasang dua unit mesin baru, yang kini dalam kondisi running tes, sementara lima unit lagi masih mengapung di Pelabuhan di Teluk Siri. Mesin-mesin itu belum bisa diangkat karena kondisi air yang dangkal, sehingga kapal sulit merapat.
"Kita minta maaf atas ketidaknyamanan pelayanan saat ini. Kita pastikan, kondisinya akan kembali normal pada Oktober mendatang," ujarnya. (nie, hlr)
| Next > |
|---|
