DPP Proses Sanksi Untuk Rusli Ahmad

KSPEKANBARU (HR)-Terkait Konferda Ilegal dan terpilihnya Rusli Ahmad sebagai Ketua DPD KSPSI Riau dalam Konferda tersebut, Selasa (18/2) lalu di Hotel Furaya. Saat ini DPP KSPSI pasca rekonsiliasi sedang memproses sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada Rusli Ahmad dan anggota KSPSI yang terlibat dalam Konferda ilegal tersebut.
Hal ini dikatakan Ketua DPP PSI pasca rekonsiliasi yang sekaligus Koordinator Wilayah KSPSI NAD, Sumbar, Riau dan Kepri, Syahril Abu Bakar, kepada wartawan, Sabtu (22/2).
Dikatakan Syahril, bahwa yang menyelenggarakan Konferda adalah DPP KSPSI kepada DPD KSPSI pasca rekonsiliasi, yakni DPD KSPSI Riau yang dipimpin Hermansyah dan Nursal Tanjung.
Sementara, penyelenggaraan Konferda yang dilaksanakan oleh surat MPO dianggap ilegal dan DPP KSPSI akan menjatuhkan sanksi sesuai arahan pusat. "Hari ini (Sabtu, red), Ketua Umum DPP KSPSI Yoris Raweyay dan pengurus DPP lainnya sedang  membicarakan sanksi yang akan diberikan pengurus pusat," jelasnya.
Sebelumnya terjadi dua-lisme di DPP KSPSI, dan ke-pengurusan DPP KSPSI sekarang adalah hasil rekonsiliasi, dengan Ketua Umum Yoris Raweway, Sekretaris Umum  Paryitno, dihadiri 32 DPD dan 15 Serikat Pekerja Anggota (SPA) berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, 26-27 November 2013 lalu.
Hasil musyawarah mengatakan Konferda akan dilakukan setelah Kongres Nasional selesai, selambat-lambatnya dilaksanakan 31 Desember 2014. "Hal ini tentu tidak sesuai AD /ART KSPSI.
Sekretaris DPD KSPSI rekonsialiasi Nursal Tanjung, ia berharap dengan imbauan dan kehadiran Ketua DPP KSPSI Syahril yang dulunya sebelum rekonsiliasi berasal dari KSPSI Kalibata, hendaknya teman-teman dan anggota  KSPSI di Riau kembali kepada aturan yang dijalankan.
Ketika dikonfirmasi, pelaksana Konferda KSPSI di Furaya Hotel (17-18/2) lalu, yang juga mantan PAW DPD KSPSI Saut Sihaloho dan kini menjabat sebagai Sekretaris terpilih dalam Konferda yang dianggap ilegal tersebut bersikukuh menyatakan, DPD KSPSI belum mengadakan rekonsiliasi dan belum selesai.
"Kami masih tunduk kepada DPP KSPSI yang pusatnya di Kalibata. Jika sanksi diberikan, hanya boleh dilakukan oleh DPP KSPSI dari Kalibata," ujarnya.(ivi)