TEMBILAHAN-Sampai Agustus 2012, KPUD Inhil masih merahasiakan dan belum bisa menyebutkan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada September 2013 mendatang. Saat ini KPUD masih menghitung terkait anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan tersebut.Menurut Keru KPUD Inhil Joni saat dikonfirmasi senin (27/8), mengaku, KPUD telah menyerahkan seluruh data dan susunan anggaran yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pemilukada Inhil mendatang. Namun pihaknya masi menunggu respon dari Pemda yang nantinya akan dibawa pada APBD 2013 nanti. “Usulan anggarannya telah kita serahkan ke Pemda, namun untuk jumlah pastinya kita belum bisa menyebutkan, karena masih dalam proses pembahasan. Dan yang kita khawatirkan belum pasti berapa jumlah pastinya,” ungkap Joni.
Namun diakui, anggaran penyelenggaraan pilkada itu, nantinya sepenuhnya akan menggunakan APBD Inhil. Karena jika melihat perencanaan sementara pilkada inhil, akan dilaksanakan pada 4 September mendatang. “Pilkadanya kan dilaksanakan September, jadi anggarannya pun menggunakan APBD murni 2013,” jelasnya.
Terkait bertambahnya jumlah kelurahan/desa di Inhil, mencapai 236, diakui Joni, sangat berpengaruh adanya penambahan anggaran. Tahun 2008, jumlah TPS sebanyak 1161 yang tersebar di 20 Kecamatan dan 192 kelurahan/desa membutuhkan anggaran Rp14 miliar.
Sehingga dengan melihat sekarang ini, jumlah kelurahan/desa mencapai 236, otomatis dengan peningkatan itu anggaran yang dibutuhkan juga meningkat. Karena nantinya jumlah TPS juga bertambah. Tapi berapa angka pastinya belum bisa disebutkan sekarang.
Tugas Panwaslu
Terkait sosialisasi para bakal kandidat Bupati yang melakukan sosialisasi dengan memasang baliho dengan mengajak masyarakat mendukung dirinya, menurut Joni, hal itu bukan tugas KPUD untuk menegurnya. Karena tahapan Pemilukada Inhil sendiri dimulai pada Maret tahun 2013 mendatang.
“Kalau masalah itu, silakan tanya kepada Pemerintah Daerah, karena itu kewenangan mereka. Tapi kalau tahapan Pemilukada sudah dimulai baru menjadi tanggungjawab kita,” pungkasnya.
Dari perolehan suara partai politik di legislatif, hanya Partai Golkar yang bisa mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa koalisi dengan partai lain. PG memiliki 11 kursi dari 45 kursi di DPRD Inhil.
Sementara PKB dan PPP dengan 6 kursi, sehingga butuh satu kursi lagi untuk mengusung pasangan calon. Sedangkan PDIP, PBR dan Demokrat masing-masing 4 kursi, PAN dan PKS dua kursi. Patriot, PBB, Gerinda, Hanura masing-masing satu kursi.
Pantauan dilapangan, suasana Pemilukada Inhil makin menghangat. Apalagi Bupati Indra M Adnan, yang sudah dua periode dan tidak akan ikut calon lagi. Sehingga kandidat baru akan saling berebut mengantian posisi Indra M Adnan, yang akan maju sebagai calon Gubernur Riau. Sejumlah nama yang sudah muncul diantaranya, Rosman Malomo (Wakil Bupati Inhil), Edy Syafwannur (Kepala BPMPD Inhil), Ramli Walid (Kepala Bappeda Riau), HM Wardan (Kadisdik Riau), Syamsuddin Uti (Ketua Demokrat Inhil). ***
| Next > |
|---|
