Haluan Riau

Saturday, Dec 08th

Last update05:00:00 PM GMT

You are here: DAERAH INDRAGIRI HILIR Kepala Desa se-Inhil Pertanyakan Dana Operasional

Kepala Desa se-Inhil Pertanyakan Dana Operasional

TEMBILAHAN-Seluruh kepala desa se-Kabupaten Inhil mempertanyakan dana operasional tahun 2011 dan 2012  kepada Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan,  dari 12 kabupaten/kota se-Riau, Kabupaten Inhil tidak menerima dana bantuan operasional kades yang dianggarkan di  APBD Riau. Seperti disampaikan  Ediyanto, Kepala Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong yang  mewakili seluruh kepala desa Kabupaten Inhil, yang  mempertanyakan dana operasional. Edi mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapatkan alasan yang jelas terkait tidak adanya kucuran dana operasional sejak tahun 2011 lalu.
“Kita mempertanyakan Pemerintah Provinsi Riau, mengapa dana untuk Kabupaten Inhil  tidak ada lagi. Padahal selama ini selaku kepala desa sangat membutuhkan mengingat Daerah Pesisir Pantai memerlukan dana operasional yang tinggi,” tuturnya kepada Haluan Riau di Tembilahan, akhir pekan lalu.

Dana operasional tersebut telah  diberikan  Provinsi Riau sejak tahun 2007 lalu yang dinamakan dana insentif  tunjangan kepala desa sebesar  Rp10 Juta. Dan  tahun 2008-2010 dana tersebut naik menjadi 12 juta dan dibayarkan  tunai.
Namun, karena hal tersebut masuk temuan Badan Pemeriksaan Keuangan, karena dianggap tidak memilki dasar hukum yang jelas, dana dibunyikan menjadi dana operasional dan dikurangi menjadi Rp6 Juta dengan sistem pembayaran melalui rekening desa melalui Pemkab masing masing.

“Kita pernah mempertanyakan  ke Bagian Keuangan Pemprov Riau, namun saat itu kita mendapat jawaban dana tersebut telah dimasukkan ke dana Silpa 2011. Yang kita heran, di antara 12 Kabupaten kota, ada tiga kabupaten yang tidak mendapatkan dana operasional termasuk Kabupaten Inhil,” jelasnya.
Edyanto mengatakan, bersama rekan-rekannya sesama kepala desa mempertanyakan dana operasional, mengingat saat ini  telah masuk ambang batas penggunaan APBD tahun 2012. Selain itu  berharap agar Pemerintah Provinsi Riau dapat memberi kebijakan agar dana operasional 2011 bisa diterima  seluruh kepala desa se-Kabupaten Inhil.
“Selain kita tidak menginginkan dana  2011 terjadi lagi di tahun 2012 ini, kita juga berharap agar  provinsi  memberi kebijakan  agar kita  bisa menerima dana operasional tahun 2011,” harapnya.


Add comment


Security code
Refresh