PEKANBARU-Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, mengharapkan kerja sama masyarakat untuk pro aktif mengawasi lingkungan tempat tinggal masing-masing, terutama dari praktek panti pijat berkedok urut tradisional. Imbauan itu disampaikan Walikota, mengingat maraknya praktek prostitusi pada panti pijat terselubung dengan berkedok urut tradisional yang berada di tengah pemukuman masyarakat dan sering terlewatkan oleh operasi Satpol PP.
"Sebenarnya, yang paling dekat dengan lingkungan masyarakat adalah RT dan RW lebih mengetahui apa saja yang ada di wilayahnya, termasuk itu aktivitas panti pijat yang telah berbau prostitusi. Maka dari itu kita mengharapkan laporan warga sehingga pihak Pemko melalui Satpol PP bisa melakukan penertiban," ungkap Walikota kepada Haluan Riau, Rabu (28/2).
Walikota menyebutkan, kesulitan yang kerap dihadapi Satpol PP dalam penertiban, yakni pemilik panti pijat yang kucing-kucingan dengan petugas.
"Perizinannya memang tanggung jawab Pemerintah Kota, tapi yang terjadi di lapangan tentu lebih diketahui oleh masyarakat setempat," jelasnya.
Sementara itu, tidak adanya rumah singgah atau panti sosial milik Pemko untuk menampung pekerja panti pijat yang terjaring razia oleh Satpol PP, juga diakui Walikota menjadi masalah tersendiri bagi Pemko.
"Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah berulang kali terjaring razia, tetap melakukan hal tersebut karena belum adanya rumah singgah tersebut," ujarnya.
Maka dari itu, Walikota berjanji merencanakan pembangunan rumah singgah milik Pemko.
"Rencana kita untuk membuat rumah singgah itu telah ada sejak lama, maka dari itu tahun ini kita masih mencari lahan yang cocok dan berupaya keras untuk itu, sehingga tahun depan pembangunanya dapat dilaksanakan," harapnya.(dan)
| Next > |
|---|
