PEKANBARU-Kendati usai Lebaran Idul Fitri 1434 H arus urbanisasi atau pencari kerja ke Kota Pekanbaru diprediksi meningkat, Pemko tetap memprioritaskan tenaga kerja (naker) lokal. Pasalnya, Pemko sudah memiliki Perda untuk melindungi pencari kerja lokal, yakni Perda No 6 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal harus 50 persen. "Kalau untuk pendatang itu tidak bisa otomatis mendapatkan pekerjaan. Karena, pelamar harus memiliki KTP Pekanbaru untuk mengurus kartu pencari kerja. Apalagi untuk melindungi pekerja lokal kita sudah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal itu harus 50 persen," terang Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Pekanbaru Pria Budi didampingi Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, Abdul Rahim, akhir pekan kemarin.
Pria Budi menjelaskan, jumlah pencari kerja sampai Juni lalu sebanyak 6.200 orang dan itu didominasi 40 persen tamatan SMA sederajat dan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan lulusan sarjana. Sementara, data terakhir pengangguran 18 ribu orang.
Untuk mencari kerja di Kota Pekanbaru, katanya, pendatang harus memiliki identitas Pekanbaru. "Biasanya mereka harus menunggu enam bulan untuk mendapatkan kartu identitas," bebernya.
Untuk peluang kerja, menurut Pria Budi, lowongan pekerjaan didominasi bidang perdagangan dan jasa. "Jumlah dibutuhkan sekitar 5-7 ribu setiap tahun, hal itu seperti super market dan swalayan. Sementara, perhotelan, kalau ada hotel baru, ada 200-300 lowongan," terangnya.
Walikota Pekanbaru Firdaus menuturkan, untuk antisipasi maraknya urbanisasi penduduk ke Pekanbaru, Pemko melakukan penertiban. "Kita tertibkan secara administrasi dan pendatang itu harus melaporkan diri," ujarnya.
Ditambahkan Firdaus, Pemko juga melakukan penataan terhadap pencari kerja yang ada di Pekanbaru.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, Zulfikar menegaskan, Disdukcapil tidak lagi melakukan razia KTP seperti tahun-tahun sebelumnya karena tidak efektif lagi. "Langkah yang kita lakukan dengan memberikan kemudahan kepada pendatang," ujarnya.
Zulfikar menuturkan, Disdukcapil sampai saat ini belum ada melakukan razia pendatang. "Kita akan koordinasikan dengan Satpol PP untuk razia, termasuk razia penertiban yang tidak memiliki identitas," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Satpol PP Pekanbaru Baharuddin. Dia menyebutkan, Satpol PP tidak memiliki dana untuk menertibkan pendatang. "Dan yang ada itu razia pekat secara keseluruhan, termasuk identitas. Kalau terkait razia pendatang kita tunggu koordinasi dengan Disdukcapil," ujarnya.
Baharuddin menegaskan, Satpol PP memang bertugas menegakkan Perda. Namun, untuk penegakan Perda tersebut, pihaknya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. "Karena kita kan tidak tahu mana aturan yang dilanggar karena mereka yang lebih tahu," tandasnya. (rud)
| Next > |
|---|
