PEKANBARU-Ketua Badan Legislasi DPRD Pekanbaru, Zaidir Albaiza, meminta Walikota Pekanbaru, H Firdaus, cepat tanggap menyelesaikan pembangunan Pasar Cik Puan. Meski tidak dianggarkan lagi, Pemko harus memperjelas nasib pasar tersebut. Di sisi lain, pedagang mengharapkan Pemko Pekanbaru membangun Pasar Cik Puan. Pernyataan Zaidir Albaiza ini disampaikan kepada Haluan Riau, Jumat (15/2). "Wako sudah harus bisa memberikan kabar yang menyejukkan hati masyarakatnya. Jangan sampai Wako no coment terhadap masalh ini. Sebagai pemimpin harus bisa mengobati hati masyarakatnya, dalam hal ini pedagang yang sakit, karena pasar yang didambakannya tidak kunjung ada kejelasan," ungkap Zaidir.
Wako juga diminta agar mencarikan solusi bagi pedagang Pasar Cik Puan yang saat ini masih menjadi harapan semua para pedagang. Karena bangunan pasar yang tidak kunjung rampung itu telah melukai hati pedagang.
"Jika tidak dicarikan solusi, kita perlu pertanyakan mengapa persoalan pasar ini terkesan berat sekali. Ada apa dengan Walikota Pekanbaru. Jika ada permasalahan, jangan dikorbankan masyarakat. Bagaimanapun pemerintah harus mengayomi masyarakat," tegasnya.
Dikatakan Zaidir sikap Pemko saat ini jelas sangat disayangkan. Seharusnya dengan kondisi seperti saat ini Pemko tidak boleh kesan lepas tangan. Efeknya akan melukai hati pedagang, apalagi dalam keadaan pedagang yg terkatung-katung di penampungan yang tidak jelas setatusnya itu, bebernya.
"Dengan kondisi tempat yang rawan kemalingan kebanjiran dan kebakaran betul-betul tidak representatif, pedagang tak mau tau apa permaslahan sangketa lahan cikpuan antara pemko dan pemprov,"sebut Zaidir.
Dikatakan lagi jika komitmen awal antara pedagang dengan pemko telah terjadi, mereka yang telah dijanjikan dengan pembangunan yang akan dirampungkan awal 2013 menjadi sirna ketika keberadaan pasar ini tidak kunjung ada kejelasan itu.
"Ini yang membuat pedagang merasa dilukai, kenyataan janji tersebut tidak tepat waktu, yang jadi korban pedagang juga, ini yang tidak bisa kita memahami kok bisa jadi begini, Kita harap Pemko jangan lepas tangan, karena ini merupakan amanah. Kapan perlu jemput bola carikan solusi agar pembangunan cik Puan berlanjut," tutup Zaidir.
Pedagang: Jangan Pihak Ketiga
Di tempat terpisah, Ferlan, seorang pedagang kebutuhan harian di Pasar Cik Puan mengungkapkan, keinginan pihaknya terhadap pembangunan Pasar Cik Puan tersebut. Ia sangat berharap pada pemerintah untuk segera melanjutkan pembangunan pasar tersebut menggunakan dana anggaran daerah dan jangan diserahkan pada pihak ketiga.
"Jika pihak ketiga akan sangat merugikan kami para pedagang yang hanya bermodalkan pas-pasan, karena telah kita ketahui bersama biaya yang akan dikeluarkan jika menyewa los yang dikelola pihak ketiga pasti akan mencekik kami," ujarnya.
Senada juga diungkapkan Surti seorang pedagang sayur mayur, yang sangat menunggu janji-janji Walikota Firdaus saat kampanye dahulu, yang akan mensejahterakan pedagang-pedagang kecil. Namun hal itu hingga saat ini masih belum pihaknya rasakan.
"Malah kebijakan yang Firdaus ambil menyengsarakan kami. Buktinya kejelasan pembangunan Pasar Cik Puan hingga saat ini masih tergantung-gantung ntah dimana," keluhanya.
Dirinya sangat berharap kepada Walikota Pekanbaru untuk membangun pasar tersebut segera, jika alasan walikota tidak punya anggaran itu bukan alasan. Pasalnya, pihaknya tidak pernah meminta pasar tersebut dibuat megah tapi dibuat layak dan bersih serta terjangkau.
"Kami tidak pernah meminta pasar itu bertingkat-tingkat, yang kami mau pasar itu bersih dan harganya terjangkau, Jika dana itu memang kurang maka apa salahnya buat berbentuk los-los yang lebih baik dari yang sekarang,"Jelasnya lagi.
Kaji Ulang Menyikapi hal tersebut, Walikota melalui Kabag Humas Setdako, Haris Rozie mengatakan, saat ini Pemko tengah melakukan pengkajian ulang terhadap pembangunan Pasar Cik Puan. Pasalnya jika melihat kota-kota maju tidak ada lagi pasar yang bertingkat-tingat namun berbentuk los persegi empat yang luas.
"Dan inilah saat ini yang masih kita kaji, jika kita merubah berarti akan sangat merugikan Pemko, karena telah banyak dana yang dikeluarkan namun jika dilanjutkan saat ini, Pemko terbatas anggaran," sebutnya. ***
| Next > |
|---|
