Jakarta-Kenaikan gaji para kepala daerah ada korelasinya dengan menurunnya potensi korupsi. Namun demikian kenaikan gaji tidak menjamin seorang pejabat untuk tidak melakukan korupsi. "Pasti ada korelasinya. Walau pun gaji banyak tapi tidak jaminan, tergantung serakahnya orang itu," ujar Jusuf Kalla.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri peluncuran buku berjudul "Perang Bintang 2014" karya Burha
nudin Muhtadi. Acara berlangsung di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jl Djuanda, Tangerang Selatan, Kamis (21/2).
"Pimpinan daerah memang harus punya pendapatan yang baik. Tapi kepala daerah kan tidak hanya gaji, tapi tunjangan banyak," kata mantan Wapres RI ini.
Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY setuju menaikkan gaji para guber
nur, bupati, walikota setelah hampir delapan tahun gaji para kepala daerah tersebut tidak mengalami kenaikan.
Sementara gaji para PNS dan pejabat pemerintahan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam delapan tahun ini.
Hal itu dikatakan Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia 2013 di Jakarta, Rabu (20/2).
"Oleh karena itu menjadi tidak adil, kalau gaji bupati, walikota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," kata Kepala Negara ketika menanggapi permintaan Ketua Apkasi Isran Noor dalam acara tersebut.
Presiden SBY menilai, para kepala daerah pantas menerima kenaikan gaji setelah setelah para PNS golongan rendah dan bawahannya telah meningkat kesejahteraannya.
"Yang tidak adil kalau pemimpin naik gaji duluan, yang bawah-bawah tidak dipikirin, bukan hanya tidak adil, salah besar," sebut SBY.
Tetapi, masih kata SBY, setelah semua dipikirin maka tidak keliru kalau bupati, wali kota dan gubernur mulai dipikirkan. "Karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya," katanya.
Presiden mengaku, sudah menugaskan Wakil Presiden, Boediono mengkoordinasikan hal itu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan para menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Sebelumnya, Ketua Apkasi, Isran Noor, menyampaikan, permintaan agar pemerintah pusat meningkatkan gaji para bupati setelah bertahun-tahun tidak ada kenaikan. Sementara kewajiban, tanggung jawab dan risiko yang dipikul kepala daerah kini semakin besar di daerah. Disisi lain para bupati tersebut menerima pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan DPRD.(dtc/mel)
| Next > |
|---|
