BENGKALIS-Jajaran Polres Bengkalis terus melakukan pengembangan, pasca penangkapan sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil yang ketahuan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Kantor Bupati Bengkalis, akhir pekan kemarin. Saat ini, sejumlah nama yang dicurigai terlibat dalam narkoba. Sementara itu dari pantauan lapangan Minggu kemarin, ruangan staf ahli Bupati Bengkalis yang digunakan untuk pesta sabu tersebut, sudah ditutup rapat. Kedua pintu masuk ruangan tersebut diberi garis polisi dan dijaga ketat anggota Satpol PP.
Polisi Menurut Kapolres Bengkalis melalui Kasat Narkoba AKP Willy Kartamah, Minggu (24/3), dari penyelidikan yang dilakukan pihaknya, ada beberapa nama oknum PNS yang dicurigai terlibat narkoba. Pihaknya akan melakukan pengembangan kasus ini lebih lanjut. Saat ini, nama mereka sudah berada pada pihaknya.
Ketika ditanya lebih jauh apakah mereka masih terkait dengan sejumlah oknum PNS yang telah diamankan sebelumnya, Willy belum bersedia menjawab. Ia mempersilakan menghubungi langsung Kapolres Bengkalis AKBP Ulung Sampurna Jaya.
Sanksi Berat Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Suayatno, ketika dikonfirmasi terkait tertangkapnya dua oknum PNS yang berpesta sabu di Kantor Bupati Bengkalis tersebut, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak Kepolisian.
Tidak saja itu, sanksi berat terhadap Sa (34) dan Sr (34), dua oknum PNS yang tertangkap tersebut, juga sudah mengintai kalau keduanya jika terbukti mengonsumsi barang haram tersebut.
“Kita tidak akan main-main dalam memberikan sanksi terhadap PNS maupun honorer yang terbukti mengonsumsi narkotika. Sanksi berat sesuai dengan peraturan kepegawaian akan kita berlakukan, tanpa pandang bulu,” ujar Wakil Bupati Bengkalis, H Suayatno.
Diakuinya, Pemkab Bengkalis merasa terpukul dengan penangkapan PNS tersebut. Apalagi, aksi tersebut terjadi di Kantor Bupati Bengkalis. Padahal pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan PNS jangan sampai terlibat narkoba.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan, baik dalam kapasitas saya sebagai Wakil Bupati maupun Ketua BNK. PNS harus menjadi contoh dan suri teladan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji,” ujar Wabup.
Ia juga mengharapkan PNS dan tenaga honorer lainnya di lingkungan Pemkab Bengkalis, menjadikan peristiwa itu sebagai pembelajaran. Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku konsumsi narkoba tidak akan pernah berhenti dilakukan aparat penegak hukum, kapan dan di mana pun.
“Kita mendukung penuh setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” ujarnya.
Tidak saja Pemkab Bengkalis, manajemen PT Bumi Laksamna Jaya (BLJ) juga akan mengambil langkah tegas terhadap staf divisi material, Re (34) yang ikut ditangkap saat pesta narkoba tersebut.
“Kita lihat dulu perkembangannya bagaimana. Kalau memang terbukti maka sanksi berat hingga pemberhentian akan kita lakukan,” ujar Humas PT BLJ, Haspian Tehe.
Dikecam Dewan Ulah oknum PNS itu juga mendapat kecaman dari DPRD Bengkalis. "Kita sangat menyesalkan ulah PNS itu. Ini menyangkut nama baik dan wibawa daerah serta kepala daerah," ujar salah seorang anggota DPRD Bengkalis, Misliadi.
Agar hal serupa tak terulang, ia meminta Bupati Bengkalis melakukan tes urine untuk seluruh PNS di Pemkab Bengkalis. Langkah ini sebaiknya dilakukan secara dadakan dan terus menerus.
"Siapa yang nantinya terindikasi menggunakan narkoba atau zat terlarang lainnya, Bupati harus bertindak tegas. Peristiwa kemarin menunjukkan menjamurnya pengguna narkoba di lingkungan PNS," ujarnya.
Politisi PKB ini juga meminta Bupati Bengkalis menjatuhkan sanksi keras terhadap oknum yang terlibat tersebut supaya ke depan tidak ada lagi aparat pemerintah yang berani terlibat penggunaan apalagi pengedaran narkoba.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Anom Suroro. "Itu sudah keterlaluan, berani menggunakan narkoba di Kantor Bupati. Ini harus ditelusuri sejauh mana keterlibatan PNS terhadap penggunaan narkoba," kecam Anom.
Imbauan senada juga dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Riau, Masnur. Tidak hanya untuk Bengkalis, ia juga menyarankan setiap kepala daerah menggelar tes urine untuk PNS mereka masing-masing.
"Kita minta bupati melakukan tes urine pada seluruh stafnya. Bagi yang hasilnya positive harus diberikan sanksi, terlepas mereka melakukan itu di luar," ujarnya.
Ditambahkannya lagi, untuk mengantisipasi adanya kejadian yang sama di tempat lain, harus dilakukan dari internal dulu. Masih menurut Masnur, pihak Pemkab mungkin melalui tenaga Satpol PP harus gencar melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada tindakan yang mencurigakan.
"Memang awalnya harus dilakukan diinternalnya, tapi di samping itu pihak Kepolisian dan BNN juga harus meningkatkan pengawasan. Tidak kalah penting kerjasama masyarakat juga diharapkan. Kalau ada tindakan yang serupa harus dilaporkan," ungkap Dewan Dapil Kampar ini.
Terkait adanya nama baru yang dikantongi Polres Bengkalis, Kapolres yang dikonfirmasi tadi malam tidak mengangkat hapenya. Pada Sabtu malam saat penangkapan, Kapolres sempat mengutarakan akan ada keterangan press terkait kasus yang rencananya akan digelar hari ini, (Senin, 25/3).
Seperti dirilis sebelumnya, jajaran Satnarkoba Polres Bengkalis mengamankan empat pengguna narkoba saat melakukan penggerebekan di Kantor Bupati Bengkalis, Sabtu malam.
Keempatnya adalah Sa (34), yang sedang nyabu di ruang staf ahli. Sa merupakan PNS di ruang yang dulunya difungsikan sebagai Bagian Sosial. Bersamanya juga diamakan Re (34) pegawai BUMD PT BLJ. Di ruang staf ahli itu polisi menyita barang bukti berupa satu paket sabu lengkap dengan alat hisap.
Menurut pengakuan Re, sabu-sabu tersebut milik SR, oknum pegawai Dinas Kehutanan Bengkalis. Berdasarkan keterangan RE tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan. Tak lama berselang ditangkap lagi dua orang tersangka yang salah satunya adalab Sr dan As (24), mahasiswa di Bengkalis. (man/zal)
| Next > |
|---|
