PADANG-Aksi menolak pemadaman bergilir, tidak saja dilakukan masyarakat Riau. Masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat, juga melakukannya, Kamis (5/9). Tidak saja mendemo, masyarakat yang sudah kesal dengan kebijakan PT PLN, nekat menggembok Kantor Kanwil PLN Sumatera Barat di Jalan Sisingamangaraja Padang. Mereka juga mengirim surat terbuka kepada Presiden SBY.
Aksi protes Kamis kemarin dilakukan ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS). Dalam aksinya, mereka menuntut PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik bergilir. Mereka juga menuntut PLN memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami masyarakat serta menuntut manajemen perusahaan itu diaudit. Sedangkan GM PLN Sumbar diminta mundur karena dinilai gagal memperbaiki kinerja PLN di Sumbar yang merupakan salah satu provinsi yang kaya akan energi listrik.
"Kinerja PLN semakin buruk saja. Setiap tahun selalu saja dilakukan pemadaman. Alasannya klasik, ada mesin yang rusak. Masa setiap tahun mesin rusak. Ini menunjukkan buruknya kinerja PLN. Kondisinya juga makin parah. Pemadaman bisa mencapai delapan jam sehari," ujar Masriwati, salah seorang perwakilan kaum ibu saat aksi demo.
Setelah menggelar aksi beberapa lama, manajemen PLN akhirnya mengundang massa masuk ke dalam kantor untuk bertemu. Namun ajakan itu ditolak. Massa meminta pertemuan dilakukan di halaman depan Kantor PLN meski cuaca sangat panas. Buntutnya, GM PT PLN Sumbar Warsito Adi pun menerima aspirasi massa di pelataran parkir.
Di hadapan ratusan massa, Warsito Adi menerangkan, pemadaman bergilir ini bukan penjualan listrik Sumbar ke provinsi tetangga, seperti isu yang berhembus selama ini. Diduga, itu itu pula yang memicu kemarahan masyarakat.
"Kalau memang terbukti kita telah melakukan penjualan listrik ke provinsi tetangga, saya siap mundur," ujarnya berusaha meyakinkan warga.
Warsito juga menerangkan, kerusakan pada generator di PLTU Ombilin juga menjadi salah satu pemicu berkuranganya pasokan listrik di Sumbar. Ia memastikan pada bulan Oktober 2013 mendatang, tidak akan lagi pemadaman bergilir seperti yang terjadi saat ini.
"Mudah-mudahan bulan Oktober mendatang dua generator di PLTU Sigantang sudah bisa selesai," tukasnya.
Mengenai permintaan warga untuk memberikan kompensasi, Warsito mengatakan pihaknya akan memberikan kompensasi berupa potongan pembayaran rekening listrik untuk bulan September sebesar 10 persen. Namun pernyataan ini malah menyulut kemarahan para demonstran yang ada karena dinilai tidak sepadan dengan kerugian yang dialami masyarakat selama ini.
Disegel
Buntut tidak puasnya massa, diwujudkan dengan menyegal Kantor PLN dengan menggunakan rantai. Aksi itu berjalan tanpa ada perlawanan dari petugas keamanan yang berjaga di kantor.
Menyikapi pernyataan GM PLN Sumbar tersebut, M. Rahmad, direktur President Institute menilai pemadaman listrik di Sumbar sudah masuk dalam kategori yang sangat akut. Alasan PLN karena adanya kerusakan pada beberapa alat pembangkit listrik serta terjadinya pendangkalan air di Danau Maninjau dan Danau Singkarak, dinilai sebagai alasan yang terlalu mengada-ada. "PLN jangan cari-cari alasan saja," tegasnya.
Sementara Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar juga mengingatkan PLN segera mengakhiri penderitaan masyarakat akibat pemadaman bergilir tersebut.
"Ini perjuangan nasib masyarakat Sumbar. PLN harus hentikan pemadaman listrik bergilir ini," tegasnya.
Setelah dari Kantor PLN, aksi massa berlanjut ke Kantor Gubernur Sumbar. Namun mereka kecewa, karena tidak ada satu pejabat pun yang menyambut mereka. Massa juga sempat tertahan di pintu gerbang yang dijaga ketat polisi.
Namun karena desakan dari pendemo semakin kuat, akhirnya mereka berhasil menerobos pintu masuk kantor Gubernur Sumbar. Namun massa kembali kecewa, karena Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, tidak berada di kantor. Begitu juga Wakil Gubernur Sumbar serta Sekdaprov.
Kecewa tidak bisa menemui Gubernur maupun wagub dan Sekdaprov Sumbar ini, kemudian massa mengambil salah satu kursi yang biasa digunakan oleh pejabat Pemprov dan membawanya ke halaman kantor Gubernur dan kemudian dibakar sebagai simbol ketidak percayaan masyarakat terhadap pimpinan daerah mereka. (ha/hel)
| Next > |
|---|
