BENGKALIS , HALUAN RIAU -Wakil Bupati Suayatno membuka kegiatan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi aparat pengawas internal pemerintah yang digagas Inspektorat¸ Senin (9/11).
Wabup menyambut positif atas pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan daerah. Pembahasan tindak lanjut ini sebagai upaya percepatan penyelesaian atas temuan-temuan yang masih terhutang.
“Kegiatan ini menjadi media komunikasi yang efektif dalam penyelesaian tindak lanjut antara entitas (pihak yang diperiksa) bersama pihak aparat pengawas, sehingga menjadi solusi untuk perbaikan pengelolaan keuangan,” ujar Wabup.
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang bermuara pada penggunaan anggaran, kata Wabup, Pemerintah Daerah diawasi aparat pengawasan internal maupun eksternal secara periodik melalui pemeriksaan (audit reguler) maupun pemeriksaan (audit khusus). Dari pengawasan tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan di masa akan datang.
“Rekomendasi-rekomendasi yang memuat saran harus menjadi perhatian oleh objek yang diperiksa. Langkah ini penting agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu indikator dari WTP adalah penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), termasuk tindak lanjut atas temuan-temuan dari hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan.
Untuk memperkecil tingkat kesalahan dalam pengelolaan keuangan, setiap SKPD wajib menindaklanjuti temuan-temuan. “Jangan dibiarkan berlarut-larut, sehingga membuka peluang untuk diproses oleh aparat hukum pada ranah hukum pidana,” ungkap Wabup lagi.
Pada kesempatan itu Wabup kembali mengingatkan, agar kepala SKPD serius dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan segera menyelesaikan seluruh temuan yang berada di institusi masing-masing. Jangan sia-siakan waktu yang ada.
“Hal ini perlu saya tekankan, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga cita-cita kita untuk memperoleh opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat tercapai,” ujarnya.
Acara yang berlangsung di aula Inspektorat tersebut dihadiri Inspektur H Mukhlis sejumlah narasumber dari Pekanbaru dan Jakarta. (adv/hms)
| Next > |
|---|
