DUMAI-Ketua Komisi III DPRD Dumai, Agus Purwanto menilai pemerintah daerah belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang insfrastruktur, seperti drainase yang belum ideal yang kerap disinyalir menjadi penyebab banjir. "Kalau berbicara soal drainase, maka bukan hanya soal ukuran ideal saja, melainkan juga harus memperhatikan sisi lainnya dalam menyukseskan pembangunan drainase untuk mengatasi persoalan banjir ini," kata Agus Purwanto, Selasa (30/4) di Kantor DPRD Dumai.
Keberadaan drainase yang amburadul menjadi sorotan masyarakat saat Agus Purwanto menggelar reses di Kelurahan Dumai Kota, akhir pekan lalu. Warga menuntut untuk segera dilakukan perbaikan terhadap drainase dan box culver di kelurahan setempat. Hal ini menyusul seringnya banjir melanda daerah tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Agus balik menuding pemerintah daerah yang tidak fokus menyelesaikan masalah banjir. Ia menjelaskan, jika drainase yang dianggap menjadi penyebab, maka hal yang perlu diperhatikan tidak hanya standarisasi kedalaman dan lebar drainase, namun interkoneksitasnya juga harus terpenuhi.
Dikatakannya, interkoneksitas berarti saling berhubungan. Pemenuhan drainase yang ideal dengan lebar 2 meter dan kedalaman 1,5 meter seyogianya tidak hanya pada satu titik, namun merata pada semua alur.
Tapi faktanya sangat sulit ditemukan adanya drainase yang standar, bila megacu pada Rencana Induk Sistem (RIS) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai. Persoalan ini yang dianggap menjadi salah satu penyebab banjir.
Tidak heran bila masyarakat terkesan ‘muak’. Sebab dari waktu ke waktu, pemerintah hanya mengumbar janji untuk menyelesaikan tanpa disertai dengan bukti konkrit. Banjir masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, apalagi dikala musim penghujan tiba.
"Untuk RIS drainase kita sudah melihat draftnya. Tetapi belum dipersentasekan, jadi kita juga belum sepenuhnya paham," kata Agus.Ketika menggelar reses di Kelurahan Dumai Kota akhir pekan lalu, Agus Purwanto didesak oleh warga untuk memperbaiki drainase dan box culver di daerah tersebut. Warga RT 10 Kelurahan Dumai Kota, Zainal bahkan secara tegas meminta parit yang berada di Jalan Kamboja untuk dimasukkan dalam paket proyek perbaikan drainase Jalan Sultan Syarif Kasim.
"Saat ini kondisi parit dan drainase Jalan Kamboja sangat memprihatinkan. Makanya perlu diperbaiki dengan cara ditembuskan ke laut yang selama ini telah tertutup. Jika hal itu tidak dapat direalisasikan, masyarakat akan memutup atau memblokir Jalan Kamboja," kata Zainal bernada mengancam.
Selain masalah drainase, Sutarli, warga RT 01 juga mempertanyakan realisasi pemenuhan air bersih kepada masyarakat. Kebutuhan air bersih dianggap mendesak.
"Kami yang berada dipinggiran laut sangat mendambakan realisasi air bersih yang telah dijanjikan beberapa tahun lalu, mengingat kondisi air di daerah kami tidak mungkin dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami terpaksa membeli air dari Bukit Batrem," ungkapnya.
Agus berjanji aspirasi masyarakat segera disampaikan kepada Pemko Dumai dalam paripurna. Terkait realisasi air bersih, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa lembaga DPRD secara kolektif terus mendorong agar proyek tersebut dituntaskan."Tetapi keputusan tetap berada di tangan pemko," terangnya.(abdul razak)
| Next > |
|---|
