BATAM(HR)-Wakil Bupati Hafith Syukri mendesak Kementerian Kehutanan segera mengeluarkan pengesahan penetapan alih fungsi hutan yang telah diusulkan Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Riau. Khususnya hutan yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian PU. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati, melalui telpon selulernya saat menghadiri Dialog BPKRN Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) untuk provinsi/kabupaten/kota se Sumatera di Batam, Jumat (6/12).
"Perda RTRW di DPRD belum bisa ketok palu atau disahkan karena Menteri Kehutanan belum menanda tangani pengesahannya. Sementara tim terpadu sudah ekspos setahun yang lalu tepatnya 5 Desember 2012 di Kemenhut dan disepakati oleh seluruh Pemkab di Riau. Untuk itu kita mendesak agar Kemenhut segera mengeluarkan pengesahan penetapan alih fungsi hutan yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi ini,” desak Wabup Hafit.
Sementara itu, Ketua DPRD Rohul, yang juga turut serta dalam acara dialog BPKRN Pusat tersebut menyampaikan kalau pembahasan RTRW di tingkat Kabupaten Rokan Hulu sudah rampung. Hanya saja belum disahkan karena menunggu sinkronisasi antara Kementerian PU dengan Kementerian Kehutanan.
“Jika antara Kementrian PU dan Kemenhut sudah sepakat, DPRD tidak akan ragu untuk mengesahkan Perda RTRW ini. Karena sebelumnya ada aturan yang menyebutkan, pengesahan Perda RTRW Kabupaten/Kota tidak bisa dilakukan sebelum RTRW Provinsi disahkan,” ujar Hasanuddin yang juga caleg DPRD Riau nomor urut dua partai Golkar ini.
Hasanuddin berharap, dua kementerian ini kembali menyatukan persepsi untuk kelancaran pengesahan RTRW menjadi Perda. Sehingga pengesahan yang dilakukan tidak bermasalah dan tentu akan menjadi acuan untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten/Kota se Riau nantinya. (adv/hms)
| Next > |
|---|
