PEKANBARU-Sebentar lagi tahun ajaran baru. Sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru. Masyarakat diimbau melaporkan kepada DPRD Pekanbaru jika ada sekolah yang melakukan pungutan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Aprizal DS. "Orangtua atau anak yang mendaftar ke sekolah lanjutan, jika ada pungutan yang dilakukan pihak sekolah, silakan lapor ke DPRD Pekanbaru," harap Aprizal DS kepada wartawan, Selasa (30/4).
Ditegaskan politisi PPP ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah komitmen untuk memajukan pendidikan mengalokasikan APBD sebesar 30 persen untuk sektor pendidikan.
"Tak ada pungutan apapun lagi di sekolah. Tak adalagi uang bangku, seragam dan segala macamnya. Semua sudah ditanggung pemerintah. Saya tegaskan lagi, kalau ada pungutan akan kita pertanyakan ke Disdik Kota Pekanbaru," tegasnya.
Aprizal juga menambahkan, langkah Pemerintah Kota Pekanbaru maupun pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan harus didukung oleh sekolah. Dengan anggaran yang sudah ada, maka sekolah tidak dibenarkan lagi membebankan biaya apa pun kepada murid.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Zulfadil kepada wartawan usai menghadiri hearing tertutup dengan Komisi IV mengatakan, jika ada indikasi ini dilakukan pihak sekolah, karena adanya keterbatasan daya tampung sekolah.
Sekolah Karena itu, kata Zulfadil, Disdik telah berupaya memperketatpengawasan terhadap adanya upaya-upaya memasukkan murid lewat jalur belakang. Sehingga, murid yang memiliki persyaratan lengkap dan sesuai prosedur saja yang diterima.
"Saya berharap masyarakat menengah atau yang terbilang mampu tidak terlalu ngotot masuk sekolah negeri. Sekolah bermutu ada juga di swasta. Sistem sekarang dapat menutupi kemungkinan melakukan penyimpangan itu. Kalau nilai tak cukup, maka tak bisa lulus, jadi tak ada lagi upaya memasukkan anak-anak untuk jalur itu," sebutnya singkat. (Jhoni Hasben)
| Next > |
|---|
