JAKARTA-Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Pramono Edhie disebut-sebut masuk daftar kandidat calon ketua umum Partai Demokrat (PD). Dukungan terhadap Pramono Edhie pun semakin menguat. Edhie sendiri akan memasuki masa pensiun pada 5 Mei mendatang. Menurut sumber terpercaya detikcom, mantan Ketua Umum PD Hadi Utomo ikut menggalang dukungan untuk Pramono. Hadi mulai menggelar sejumlah pertemuan di Park Hotel Cawang,
Dukungan dengan sejumlah petinggi PD untuk menggolkan Pramono menjadi Ketua Umum PD.
Sejumlah petinggi PD hadir di pertemuan tersebut. Antara lain Murtada Sinuraya, Subur Sembiring, dan lain-lain. Hadi Utomo memimpin langsung pertemuan tersebut.
Selain Pramono Edhie, sejumlah nama lain bermunculan menjadi calon ketua umum PD. Antara lain Marzuki Alie yang sudah bersiap-siap maju di Kongres Luar Biasa (KLB) PD, Menko Polhukam Djoko Suyanto yang sempat masuk bursa, dan Ketua DPD PD Jatim Soekarwo yang disebut sebagai lawan tangguh Pramono Edhie.Terkait munculnya sosok Edhie, dinilai bisa memicu prasangka baru di tubuh Partai Demokrat, jika tidak disikapi secara hati-hati.
"Publik bisa saja mempersepsikan SBY berusaha memperkuat pengaruhnya ke dalam partai dengan jalan memuluskan tokoh yang jelas punya hubungan kekeluargaan sebagai orang nomor satu," ujar pengamat politik dari universitas Paramadina, Rico Marbun, Kamis (28/2).
Menurut Rico, keuntungan sebagai figur nomor satu di TNI Angkatan Darat ialah kaya pengalaman dan kemampuan mengelola organisasi besar dengan aneka ragam kualitas manusia dan tantangan secara nasional. Jika bicara kompetensi kepemimpinan secara umum. jelas Pramono Edhie yang telah menapaki karir dari bawah hingga menjadi KASAD bukan orang sembarangan.
Namun di sisi lain, kepemimpinan puncak pada partai politik hendaknya dipegang pula oleh orang dengan meritokrasi yang jelas dalam sebuah partai.
"Artinya, sejatinya pemimpin suatu partai ialah orang yang telah berkeringat dan berkorban serta terbukti turut membesarkan partai dari nol. Jadi kehadirannya bisa menimbulkan tanda tanya di hati kader partai," tambahnya.
Digelar Maret Sementara itu, teka-teki tentang kapan akan digelarnya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, anggota Majelis Tinggi, Max Sopacua, menuturkan KLB bisa jadi akan digelar Maret ini. "Ya mungkin, mungkin juga (bulan Maret)," ujarnya.
Hal itu menurutnya, karena Daftar Caleg Sementara (DCS) harus ditandatangani oleh ketua umum partai. Sementara DCS harus diserahkan kepada KPU tanggal 9 April 2013. Artinya, sebelum April sudah harus ada ketua umum yang dipilih melalui KLB.
"KLB itu disiapkan oleh DPP, tapi kan semua kontrol dan keputusan sekarang sudah di Majelis Tinggi," lanjutnya.
Max menuturkan, pelaksanaan Kongres Luar Biasa diatur jelas dalam AD/ART Partai Demokrat untuk memilih ketua umum. Soal adanya kisruh dan perlawanan dari beberapa kader pasca Anas berhenti dari Partai Demokrat, menurutnya tak akan mengganggu pelaksanaan KLB.
"Ya intinya KLB menunggu kondusif saja untuk membangun situasi solid dari bawah," ucapnya. (dtc/sis)

Next > |
---|