PEKANBARU (HR)-Hari ini, (Rabu, 27/11), masyarakat Riau kembali akan menyalurkan hak suaranya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau lima tahun mendatang. Sesuai data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgubri putaran kedua ini sama dengan putaran pertama lalu, yakni sebanyak 4.000.549 orang. Mereka akan menyalurkan hak pilih di 11.669 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, masih bisa menyalurkan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di TPS tempat mereka bermukim.
Terkait perhelatan politik akbar ini, Badan Pengawas Pemilu juga diharapkan lebih meningkatkan pengawasan di sejumlah daerah yang termasuk dalam kategori zona merah, yakni daerah yang dinilai rawan dengan aksi kecurangan. Langkah itu dinilai perlu dilakukan, mengingat sejumlah kawasan di Bumi Lancang Kuning dinilai termasuk dalam zona ini.
Terkait pelaksanaan Pilgubri hari ini, Ketua KPU Riau Tengku Edy Sabli mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal. Khususnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.
Selain memanfaatkan media massa, kata Edi, KPU Riau juga memasang 1.771 spanduk imbauan yang disebarkan di seluruh desa/kelurahan di Riau.
Menurutnya, mensosialisasikan Pilgubri putaran kedua kali ini bukan semata-mata tanggung jawab KPU, namun pemerintah daerah melalui Kesbangpolinmas juga mempunyai peran untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat.
"Waktu kunjungan Penjabat Gubri ke kantor KPU kemarin, saya juga minta agar semua instansi di Pemprov melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pak Djo (Penjabat Gubri, Djohermansyah Djohan, red) juga menyampaikan akan menyurati semua perusahaan untuk meliburkan karyawannya di hari pencoblosan," kata Edi, Selasa (26/11).
Terkait persoalan logistik, lanjut Edi, pihaknya sudah menggelar rapat evaluasi dengan seluruh KPU kabupaten/kota. Hasilnya dinilai cukup menggembirakan, karena tidak ada lagi ditemukan permasalahan terkait pendistribusian logistik Pilgubri tersebut. "Tak ada daerah yang mengajukan komplain. Intinya tak ada masalah," tambahnya.
Begitu juga persoalan masa tugas KPU kabupaten/kota yang berakhir 28 November ini, tambah Edy, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang perpanjangan masa tugas masing-masing KPU kabubapaten/kota. Masa tugas mereka diperpanjang hingga dilantiknya Gubernur Riau terpilih.
Gunakan KTP dan KK
Salah seorang komisioner KPU Riau, Lena Farida menambahkan, warga yang tidak terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilih di TPS yang berada di lingkungan tempat tinggal dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga.
Berdasarkan Surat Keputusan KPU Riau Nomor 623, KPU-Prov-004/xi/2013 tanggal 21 November disebutkan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat memilih dengan membawa KTP dan KK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan lurah atau kepala desa atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
"Contohnya mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, dia bisa gunakan surat dari lurah atau kades untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi, waktu putaran pertama, tak ada kejadian seperti ini," kata Lena.
Bagi mahasiswa yang malas balik kampung, Lena menyarankan untuk meminta surat pindah memilih dari PPS asal. Di TPS tempat mencoblos, KPPS akan mengecek surat pindah itu, sehingga hak suara tidak hilang.
Waspadai Zona Merah
Di tempat terpisah, pengamat politik Riau, Zaini Ali mengingatkan Badan Pengawas Pemilu untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada hari pencoblosan suara. Dia mengindikasikan, kecurangan Pilgubri kemungkinan akan terjadi di daerah yang termasuk zona merah, seperti Rohil, Meranti, Kampar dan Pekanbaru.
"Beberapa daerah yang bupatinya dari Partai Golkar juga patut dicurigai, karena ada indikasi yang dilakukan sekelompok massa untuk mengarahkan warga memilih calon jagoan Golkar," ungkap dosen Ilmu Politik Universitas Riau ini.
Pengamat politik Riau lainnya, Ronny Basista juga mengingatkan Bawaslu mewaspadai pemilih yang bisa mencoblos lebih dari satu kali. Hal itu bisa saja terjadi, di mana Surat Edaran KPU yang membolehkan warga yang tidak terdaftar di DPT untuk memilih dengan menunjukkan KTP dan KK.
"Selain itu, yang patut diwaspadai modus klasik seperti serangan fajar politik uang. Ada yang membayarnya jika bisa menunjukkan foto bukti mencoblos pasangan tersebut. Petugas di TPS harus melarang praktik pemotretan surat suara di bilik," kata Ronny.
Saat penghitungan suara di KPPS, juga perlu dicermati, misalnya menggugurkan surat suara yang tidak mencoblos pasangan calon yang dipesan. Biasanya hal yang tidak rancu dibuat menjadi rancu seperti coblosan sudah betul, tapi dibuat dua kali di tempat berbeda. "Memang ini terlihat sepele, tapi harus diwaspadai juga," ingatnya.
Modus berikutnya yang bisa saja terjadi, dengan mengganti kotak suara asli dengan yang palsu, di mana yang palsu berisi surat suara pesanan dari salah satu calon.
Potensi kecurangan di KPPS, kata Ronny, sangat besar di daerah yang merupakan basis masing-masing calon. Modusnya, dengan membatalkan surat suara yang tidak mencoblos jagonya, menggunakan surat suara yang tidak terpakai untuk menambah perolehan suara jagonya. "Makanya surat suara yang tidak terpakai harus dipastikan dicentang (x) dan dicantumkan dalam berita acara yang diketahui saksi," tutup Ronny.
HA Sebar 11.700 Saksi
Kemungkinan terjadinya aksi kecurangan dalam Pilgubri putaran kedua, diantisipasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Herman Abdullah-Agus Widayat, dengan menyebarkan 11.700 orang saksi. Mereka akan ditempatkan di seluruh TPS saat pencoblosan suara, hari ini.
Dikatakan, belasan ribu saksi tersebut akan disebar di 11.669 TPS di Riau. "Untuk daerah rawan, kita siapkan saksi berlapis sampai lima saksi," ungkap Herman Abdullah usai acara silaturahmi pasangan Cagub dengan Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan di Lembaga Adat Melayu (LAM), di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, setiap saksi dari tim HA mendapat honor Rp150 ribu per orang. Ia berharap tidak ada pemotongan dari tim sukses untuk para saksi. "Jangan ada honor saksi yang dipotong," tegasnya. (nal)
| Next > |
|---|
