PEKANBARU , HALUAN RIAU - Anggota Badan Anggaran dan juga Komisi B DPRD Riau, Mansyur mempertanyakan pengalokasian dana untuk merelokasi genset hibah PT Chevron Pacific Indonesia ke Pemprov Riau. Ia menilai pengalokasian untuk genset tersebut tanpa melalui pembahasan di Komisi B dan ada kemungkinan anggaran itu masuk melalui pembahasan di Banggar.
Bahkan saat akan memasuki anggaran 2014, Komisi B tidak pernah mendapat progres terhadap hasil kerja yang telah dilakukan terhadap mesin pembangkit listrik itu.
"Seharunsnya kita bisa mendapatkan laporan, sejauh mana hasil relokasi genset hasil hibah PT Chevron ke Pemprov Riau itu. Harusnya dengan perjalanan waktu sekarang ini kita sudah bisa mengetahui kerja yang telah dilakukan BUMD yang bersangkutan, dalam hal ini PT PIR," jelasnya, Rabu (19/12).
Dengan kondisi sekarang ini, tambahnya, Komisi B menolak bertanggungjawab dengan persoalan ini. Menurutnya, yang paling bertanggungjawab dalam persoalan ini adalah Banggar DPRD Riau yang telah meloloskan anggaran relokasi genset pada tahun 2012 lalu.
Ditambahkannya, sejauh ini pihaknya belum melihat adanya usulan baru terkait relokasi genset yang dikabarkan masih berada di lingkungan PT Chevron. Baik pada pembahasan di Komisi B maupun di Banggar. "Kita belum lihat sejauh ini," tambahnya.
Dikritisi
Sementara itu, dalam pertemuan antara Banggar DPRD Riau dan sejumlah BUMD milik Pemprov Riau, Rabu kemarin, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Riau HM Johar Firdaus mengkritisi soal penerimaan deviden dari sejumlah BUMD yang dinilai belum menggembirakan. Meski keberadaan BUMD tidak semata mencari keuntungan, namun penerimaan sumber PAD dari BUMD patut disikapi.
Dari sembilan BUMD yang diundang hanya empat yang hadir, namun tanpa dihadiri pimpinan BUMD yang bersangkutan. Empat BUMD yang hadir dan dengar pendapat, yakni PT Bank Riau Kepri, PT SPR, PT PER dan PIR. Sedangkan yang tidak hadir PT BSP, Riau Petroleum, PT RAL dan PT SKPR.
Pentingnya memaksimalkan penerimaan deviden dari sejumlah BUMD, karena dalam beberapa tahun ke depan sumber penerimaan dari dana bagi hasil minyak bumi sebagai penerimaan APBD Riau bakan mengalami penurunan. Sehingga pemerintah perlu memaksimalkan penerimaan asli daerah dari BUMD. Saat ini hanya Bank Riau Kepri yang dinilai memberi kontribusi penerimaan cukup besar.
Ke depannya, Dewan berharap di saat era otonomi daerah sekarang ini, sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) akan menjadi andalan sejumlah BUMD dalam menggali penerimaan daerah dari berbagai sektor bisnis yang digeluti.
"Memang untuk saat ini, yang terpenting bagi Banggar adalah adanya progress kinerja penerimaan dari sejumlah BUMD dalam PAD. Karena untuk saat ini telah menciptakan lapangan kerja dan terlibat dalam kegiatan ekonomi di Riau," jelasnya.
Menanggapi progress kegiatan tahun 2014, Johar menjelaskan bahwa dari laporan sementara yang disampaikan sejumlah BUMD, target proyeksi tahun 2014 baru dipatok Rp104,3 miliar. Target ini disampaikan PT Bank Riau Kepri yang menargetkan setoran ke Kas Daerah sebesar Rp100 miliar atau meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp69 miliar. Sedangkan PT PER dari asumsi penerimaan Rp5 miliar hanya mampu menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1,5 miliar. Sisanya PT PIR hanya mematok Rp2,5 miliar.
Sedangkan PT SPR yang diharapkan bisa menjelaskan progress tahun penerimaan 2014, ternyata dalam rapat dengar pendapat belum mampu memberikan prediksi. karena dalam rapat hanya diwakili Sekretarisnya dan tidak berani memberi keterangan resmi. Sikap ini sangat disayangkan anggota Banggar lain, termasuk ketidak hadiran Dirut PT SPR.
Jumlah ini berbeda dengan laporan target pendapatan daerah tahun 2014 yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap sektor bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. dalam laporannya PT SPR pada target 2014 dipatok Rp54,924 miliar atau meningkat dari target tahun lalu sebesar Rp53,159.
Sementara untuk PT PER ditarget sebesar Rp1,854 miliar, PT PIR Rp2,5 miliar, PT BSP Rp50,377 miliar, PT SKPR Rp23,538 miliar. Sedangkan PT RAL dan PT Riau Petroleum tidak menyampaikan prediksinya.
"Khusus terhadap BUMD yang belum memberi laporan progres 2014, kita tetap mendesak agar segera menyampaikannya ke Banggar agar bisa diketahui target target pendapatan yang masuk sebagai penerimaan APBD 2014," jelas Johar.
Menanggapi kemungkinan sejumlah BUMD mengusulkan tambahan modal di APBD 2014, pihaknya sejauh ini mengaku belum mendapat laporan adanya permintaan anggaran tersebut. Dewan mengharapkan sebaiknya modal yang ada saat ini diberdayakan saja atau dirasionalisasikan saja.
Namun, anggota Banggar H Zukri justru tidak mempersoalkan kemungkinan adanya BUMD yang meminta tambahan modal sepanjang BUMD itu telah memberi kontribusi besar bagi penerimaan daerah. Misalnya, yang kemungkinan akan didukung meminta tambahan modal yakni PT Bank Riau Kepri. Karena keberadaan bank kebanggaan masyarakat Riau dinilai cukup sehat.
"Justru kalau kita tambah penyertaan modal akan semakin besar penerimaan deviden untuk APBD Riau. Tapi kalau BUMD lain meminta tambahan modal jelas akan kita tolak karena itu tidak menguntungkan bagi dana yang kita suntik," papar Zukri. (dar)
| Next > |
|---|
