Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan permasalahan tapal batas antara Riau dengan Sumut tampaknya akan menemukan titik terang dalam waktu dekat ini. Apalagi pihak Kemendagri sedang menggesa pembahasan tersebut dan mengejar sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah 2013 mendatang. ”Tapal batas sudah kita selesaikan. Untuk Riau-Sumut sedang kita bahas, namun pembahasan tapal batas ini harus jelas, karena posisinya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) nanti,” ucap Mendagri saat berkunjung ke Media Centre PON Riau di Pustaka Soeman HS, Selasa (11/9).
Menurut Mendagri, permasalahan batas wilayah yang tidak sesuai antara peta dengan keadaan di lapangan, memang menjadi sumber utama permasalahan. Untuk itu, dalam mengeluarkan suatu izin pemekaran, Kemendagri ke depannya akan melihat tapal batas yang harus sesuai dengan titik koordinatnya.
”Seringkali yang di lapangan itu tidak mudah. Koordinat yang disebutkan dalam peta tidak sesuai dengan segmen yang ditentukan. Pemekaran tidak jelas, koordinatnya hanya menyebutkan batas alam. Batas alam itu bisa berubah setiap saat. Untuk itu urusan ke depannya harus jelas koordinatnya di lapangan dan di peta,” ungkap Mendagri.
Gumawan mengaku, ada sekitar 900 segmen yang harus diselesaikan Kemendagri Pusat, akibat terjadinya pemekaran wilayah yang tidak jelas kordinatnya hanya sekedar menyebut batas alam sedangkan batas alam sering berubah. ”Dalam tahun pemakaran diawjibkan untuk mennentukan kordinatnya. Apabila sudah ditentukan kordinatnya baru kita sahkan,” ucapnya.
Sulit
Dalam kesempatan itu, Gamawan juga mengakui proses penyelesaiaan tapal batas di wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Riau lebih rumit. Soalnya, masing-masing daerah mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hasil alam yang terkandung di bawah buminya.
”Daerah kaya ini memang kita akui lama prosesnya. Seperti penyelesaian tapal batas Riau-Sumut karena ada sawitnya. Begitu juga Kampar-Rohul karena ada minyaknya. Padahal kita itu hanya mengelolanya saja, hasil alam itu milik Tuhan. Kita hanya diberikan kesempatan untuk mengurus hasil alam ini saja, jadi jangan sampai menjadi konflik yang tak terselesaikan,” ucap Mendagri. (dis)
| Next > |
|---|
