BAGAN SIAPIAPI-Puluhan warga yang mengaku dari Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko mendatangi Kantor DPRD Rohil. Mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM mempertanyakan perihal layak penerima bantuan yang dinilainya tidak tepat sasaran tersebut.
Protes yang disampaikan warga diterima anggota DPRD Rohil, Rasmali, di Kantor DPRD Rohil, Kamis (11/7). Pada kesempatan itu, puluhan warga yang menyampaikan protes sambil memperlihatkan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.
Warga juga mendesak wakil rakyat itu dapat memperjuangkan nasib mereka. Warga juga mengancam akan bertahan di Kantor DPRD, hingga mendapatkan bantuan tersebut.
"Kenapa kami tidak dapat, sementara ada yang mampu dapat," kata Ilham menyampaikan protes.
Data BPS
Sementara dalam menentukan rumah tangga sasaran layak menerima, Pemerintah Pusat menggunakan acuan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu. Ironisnya, Pemerintah Pusat tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga membuat program tidak tepat sasaran.
"Tujuan BPS mendata tahun 2011, tidak ada sangkut pautnya dengan BLSM. Bantuan ini muncul setelah naiknya BBM, meski pun Pemerintah Pusat mengambil acuan data BPS," kata Kepala BPS Rohil, Guswandi, Kamis (11/7).
Data Ulang
Ia menyarankan, seharusnya untuk mendapatkan hasil yang valid perlu dilakukan pendataan ulang, dengan melibatkan aparat desa, kepenghuluan dan perangkat lainya. Dengan demikian, pencapaian program bantuan dapat lebih tepat sasaran.
"Kurun waktu dari 2011 sampai sekarang sudah pasti banyak perubahan di masyarakat. Sebab, dengan adanya program ini banyak sekali organisasi yang diru-gikan. Kalau saja Pemerintah Pusat menggunakan data 40 persen Rumah Tangga Sasaran pasti program tercapai. Saya pikir ini hanya 15 persen saja yang jadi patokan," ungkapnya.
Tim Nasional Percepatan Pembangunan Kemiskinan (PNP2K) diketuai Wapres menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Sedangkan propinsi diketuai Wagubri dan Wabup di tingkat kabupaten.
Dia menuturkan, pada prinsipnya BPS tidak mengetahui adanya program nasional tersebut. Pemerintah Pusat hanya mengambil acuan data yang dimiliki BPS.
"Ini kemungkinan bisa diklarifikasi oleh Tim Kabupaten Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), pembagian BLSM yang dibagikan dua bulan bisa ditujar ditukar sesuai peruntukan tetapi tidak merubah jumlah penerima," jelasnya.
Anggota DPRD Rohil, Rasmali, mengatakan, pihaknya akan berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengklarifikasi program nasional ini. Sebab, bantuan ini dinilai tidak tepat sasaran, serta menjadi kecembruan sosial dimasyarakat.
"Dalam waktu dekat, kita juga akan minta BPS hadir dalam hearing bersama pemerintah daerah untuk menyikapi program nasional yang hanya berlaku 4 bulan saja," imbuhnya. (way)
| Next > |
|---|
