Haluan Riau

JAKARTA , HALUAN RIAU -Komisi X DPR menilai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) TA 2013 sampai dengan 16 Desember 2013 belum optimal. Anggaran tersebut tercatat sebesar Rp59.359.439.074.009 atau 74,23 persen dari pagu APBNP TA 2013 sebesar Rp79.962.885.008.000 (versi Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan).
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, saat rapat kerja dengan Komisi X, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12) malam.
Oleh karena itu, Komisi X DPR mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengambil langkah-langkah strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan percepatan penyerapan realisasi.
"Termasuk pula mengantisipasi permasalahan pelaksanaan APBN TA 2014 agar realisasinya lebih optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya," tambah Utut.
Kemudian, Komisi X DPR mendesak Kemendikbud untuk melakukan perbaikan pengelolaan program BSM terutama dari sisi teknis pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam program BSM, baik pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, PT POS, dan Bank Daerah.
Di sisi lain, DPR juga menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) 2013, serta mendesak Kemendikbud untuk segera menuntaskan temuan hasil pemeriksaan BPK.
"Dan mendorong Kemendikbud untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan negara agar temuan-temuan yang dimaksud tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang utamanya yang mengarah kerugian negara," tutup dia.(okz/ara)