Pekanbaru-Keputusan DPP Partai Golkar memberhentikan Indra Mukhlis Adnan sebagai Ketua DPD I PG Riau berdasarkan mosi tidak percaya dari 9 DPD II kabupaten/kota, tidak menyurutkan langkah Bupati Indragiri Hilir untuk maju pada Pemilihan Gubernur Riau 2013 mendatang. Bahkan, Indra mengaku sedang melakukan lobi-lobi dengan partai politik serta mempersiapkan maju melalui jalur independen. "Kalau tak dapat perahu, jalan terakhir jalur independen, saya tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalau tak bisa juga berarti Allah tak mengizinkan saya untuk maju, sebagai manusia kita kan hanya berusaha," kata Indra kepada Haluan Riau, Senin (22/10).
Menurut Indra, keputusan DPP memberhentikan dirinya dan menggelar Musdalub merupakan bentuk penzaliman.
Untuk itu ia tetap melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai untuk memberikan hak jawab terhadap tudingan dari 9 DPD II itu. "Selaku ketua dan juga warga negara saya memiliki hak jawab, dan itu tetap saya lakukan," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga telah menunjuk pengacara, Syam Daeng Rani untuk melakukan kajian hukum terkait mosi tak percaya yang disampaikan 9 DPD II itu. Apakah dalam proses itu ada unsur hukum pidana, perdana atau tata negara untuk nantinya dilanjutkan ke Pengadilan.
Indra mengakui, sesuai petunjuk Ketua Umum Golkar Aburizal Bakri, dirinya diberikan kesempatan lagi untuk maju pada Musdalub. Tapi baginya, kalau kembali mencalonkan diri itu sama saja membenarkan apa yang telah dilakukan DPP dan otomatis tuntutannya gugur.
"Karena itu, saya tidak akan maju, kecuali hak saya dikembalikan sebagai ketua sesuai amanah AD/ART Partai Golkar. Semua masalah ini saya selesaikan sesuai aturan konstisional yang berlaku, saya tak mau anarkis. Saya yakin dibalik semua ini pasti ada hikmahnya," tegasnya.
Indra tak Salah
Sementara itu mantan fungsionaris DPD PG Riau, Eva Nora, mengaku sampai saat ini masih mempertanyakan sikap dua pertiga DPD PG Kabupaten/Kota yang mendesak dilakukannya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) terhadap kepemimpinan H Indra M Adnan.
Padahal sejauh ini roda organisasi PG Riau dinilai berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Eva Nora justru adanya desakan Musdalub yang digagas 9 DPD PG patut dipertanyakan alasan yang disampaikan ke DPP PG. Sejauh ini PG Riau tidak melihat ada yang salah terhadap kepimpinan mantan Ketua PG Riau yang secara tiba tiba dimosi tidak percayakan.
Apalagi desakan yang disampaikan juga tidak melalui mekanisme yang sebenarnya sesuai PO dan Juklak Partai Golkar. Seharusnya, kalau DPD PG Kabupaten/Kota melihat ada pelanggaran yang dilakukan Ketua maupun fungsionaris PG Riau, yang bersangkutan bisa menyampaikan secara langsung agar persoalan ini bisa diluruskan.
"Terus terang sikap yang kita sampaikan bukan suatu sikap untuk membela diri. Apalagi persoalan ini sudah ditangani DPP PG, sehingga tidak ada gunanya dipersoalkan kembali. Bagi kita persoalan yang terjadi patut dipertanyatakan, karena kalau mengacu kepada peraturan organisasikan maupun Juklak PG ada yang dianggar dan patut dipertanyakan. Bahkan dari segi hukumnya ada yang telah dilanggar," jelas Eva Nora di Pekanbaru Senin (23/10).
Kalau dikatakan roda organisasi PG Riau tidak berjalan dan tidak ada koordinasi dengan PG Kabupaten/Kota, seharusnya sikap yang disampaikan seperti itu perlu dipertanyakan. Karena tidak ada agenda yang dilaksanakan selama ini yang tidak jalan, semua berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk adanya kebijakan yang disampaikan DPP selama ini.
Ini artinya, meski keberadaan Ketua PG Riau tidak berada di tempat, tapi itu tidak menghambat jalannya kepengurusan. Antara pengurus dengan Ketua justru berjalan lancar dan tidak ada komunikasi yang terputus sama sekalu.
Sehingga dalam persoalan ini kepemimppinan Ketua PG Riau H Indra M Adnan tidak ada yang salah dalam megurus partai.
Karena itu, kalau ternyata dalam pandangan DPD PG Kabupaten/Kota menyatakan ada yang salah dalam kepemimpinan mantan Ketua PG, harusnya dibahas dan menyampaikan apa kesalahan yang telah dilakukan kepengurusan yang lama.
"Semua orang pasti tahu terjadinya mosi tidak percaya terhadap mantan Ketua PG Riau. Termasuk maksud dan tujuan dilaksanakannya Musdalub tersebut. Kita melihat prosesnya sangat cepat dan mengejutkan kita semua," tambahnya.
Eva Nora sebelumnya tidak menyangka bakal terjadi Musdalub disaat seluruh fungsionaris PG Riau bersatu padu menjalankan organisasi partai. Justru seluruh mantan pengurus baru mengetahui disaat terbitnya pelaksana tugas PG Riau, dimana sebelumnya para pengurus tidak diberi tahu sama sekali.
Ketika ditanya kemungkiinan akan hadir pada acara Musdalub di Jakarta, menurutnya, diundang atau tidak diundang sebagian besar fungsiobaris PG Riau tetap akan datang dan menghadiri acara tersebut. Soal diperbolehkan atau tidak tentunya akan dilihat perkembangan selanjutnya.(nal/dar)
| Next > |
|---|
