DURI-Enam perwakilan kecamatan di Kabupaten Bengkalis, diantaranya Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat dan Rupat Utara bersepakat memindahkan ibukota Kabupaten Bengkalis ke Duri. Kesepakatan itu disampaikan perwakilan kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Utusan Kecamatan (AMUK) usai rapat yang digelar di Hotel Engriani Duri, Kamis (27/9). Hadir dalam rapat itu puluhan perwakilan dari enam kecamatan tersebut.
Usai rapat, perwakilan enam kecamatan diantara Hamdi (Siak Kecil), Ismail (Rupat), surya Effeni (Bukit Batu), Nizam (Siak Kecil), Fahrul Rizal (Siak Kecil), Darwis (Rupat Utara), M Rafi dan Atan Muizar (Mandau) menyatakan kebulatan tekad untuk pemindahan ibukota Kabupaten Bengkalis ke Duri tersebut.
Ismail, utusan dari Rupat, menyampaikan bahwa Kecamatan Rupat setuju dengan pemindahan ibukota kabupaten ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurutnya ini merupakan kebulatan tekad enam kecamatan yang akan dilanjutkan dengan menggelar rapat umum yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Kita sama-sama berjuang membulatkan tekad demi perbaikan Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan,” jelasnya.
Dikatakannya dengan kondisi yang saat ini terjadi di ibukota kabupaten Bengkalis, roda pemerintahan menjadi terganggu. Jika ini berlarut-larut, dikhawatirkan pemerintahan Kabupaten Bengkalis akan terganggu hingga berdampak ke seluruh kecamatan yang ada di Bengkalis.
"Dengan kondisi yang sekarang terjadi, jangankan pemerintah, masyarakat pun terganggu. Untuk itu AMUK sepakat untuk memindahkan ibukota kabupaten ke Duri. Kebulatan dan keinginan kita ini bukan datang dari bupati atau Ketua DPRD, tapi murni dari masyarakat yang tergabung dalam AMUK,” tegasnya lagi.
Senada dengan itu, Hamdi dari Siak Kecil. “Pemindahan pusat pemerintahan itu akan dibicarakan lebih lanjut dalam pra rapat di Bukti Batu. Apakah di Duri (Mandau)/Bukti Batu,” tegasnya lagi.
Disisi lain, Fahrul Rizal (Siak Kecil) menyatakan bahwa rencana pemindahan ibukota kabupaten itu merupakan jawaban terbaik dari permasalahan yang selama ini terjadi di Bengkalis.
“Ini solusi terbaik dari berbagai persoalan yang selama terjadi di Bengkalis. Apakah itu rasa ketidakadilan atau riak-riak pembentukkan kabupaten Mandau,” ungkapnya lagi.
Pemindahan itu pun dinilainya lebih bijak. Sekaligus menjawab rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat Mandau.
“Ini bukan hanya reaksi sesaat, tapi merupakan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi Bengkalis secara keseluruhan,” tegasnya lagi.
Pemangku Lembaga Adat Mandau, Fachruddin Syarif yang juga hadir dalam kesempatan itu juga menambahkan bahwa rencana pemindahan ibukota kabupaten ini merupakan win-win solution dari persoalan yang selama ini dituntut oleh masyarakat Mandau dan Pinggir.
“Kita akan mempersiapkan daerah ini sebaik-baiknya, agar tetap berada dalam kondusi aman dan kondusif, hingga roda pemerintahan bisa berjalan baik,” tegasnya.
Menurutnya lagi, Duri sangat tepat sebagai ibukota kabupaten karena ditunjang dengan fasilitas umum yang memadai. Tidak hanya itu masyarakat yang heterogen juga bisa hidup berdampingan dengan kondusi aman dan kondusif hingga sangat layak untuk ibukota sebuah kabupaten. "Mandau siap menerima perpindahan ibukota kabupaten ini,” tegasnya.
Sebelum, dalam pertemuan antara Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Mandau yang digelar di Hotel Surya, Duri, keinginan memindahkan ibukota Kabupaten Bengkalis ke Duri juga sudah mencuat. Selain itu masyarakat juga mengungkapkan berbagai persoalan danharapan pembangunan.
Menyikapi hal itu, bupati dengan gamblang menyampaikan program-program yang sudah dan akan dilaksanakan. Bupati pun membeberkan bahwa apa yang sudah di programnya tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu dan proses hingga apa yang diprogramkan itu tercapai sesuai dengan harapan masyarakat.
Terkait desakan tokoh masyarakat agar bupati memindahkan ibukota kabupaten ke Duri, Bupati menyikapi hal itu dengan respon positif. Menurut Bupati, Kecamatan Mandau merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis hingga wajar jika kemudian Bupati berkantor di Duri. "Jika memang itu keinginan masyarakat. Kenapa tidak. Saya akan berkantor di Duri,”ujar bupati.
Respon yang ditunjukkan Bupati itu disambut suka cita oleh para tokoh masyarakat yang hadir. "Sebagai pemangku Lembaga Adat Mandau kita nyatakan bahwa Mandau siap menjadi ibukota Kabupaten Bengkalis. Ini merupakan keinginan masyarakat yang disampaikan ke kita yang berasal dari berbagai pelosok,” ujar Fachruddin Syarif.
Fachrudin Syarif pun menyampaikan bahwa hal yang wajar jika Bupati kemudian ingin berkantor di Duri. Hal ini tak terlepas dari berbagai situasi dan kondisi yang saat ini berkembang di Bengkalis, hingga kemudian kinerja aparat pemerintahan menjadi terganggu.
“Bagaimana pun Duri bagian dari Bengkalis. Wajar jika kemudian Bupati berkantor di sini. Kita pun menyambut baik respon Bupati ini,” ungkapnya.
Cari Dukungan
Kunjungan Bupati Bengkalis ke Kecamatan Mandau dan Pinggir yang bersamaan dengan aksi demostrasi massa di ibukota Kabupaten Bengkalis dinilai tokoh masyarakat Mandau, HM Darna sebagai hal yang biasa. Namun jika dalam kunjungan itu ada unsur dukung-mendukung, itu yang perlu disikapi dengan lebih bijak. Karena dikhawatirkan akan memprovokasi keadaan.
Kepada Haluan Riau, Kamis (27/9), HM Darna menyampaikan bahwa kunjungan Bupati ke Kecamatan Pinggir dan Mandau dalam dua hari berturut-turut merupakan hal yang wajar dilakukan Bupati sebagai kepala daerah. Namun hendaknya kunjungan untuk bertemu tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah kades atau pun lurah itu terlepas dari unsur dukung-mendukung.
“Bupati tidak perlu cari dukungan lagi. Toh beliau duduk sebagai Bupati seperti sekarang ini karena dukungan masyarakat. Untuk apa lagi dukung mendukung itu. Tidaklah bijak itu dikemukakan pada saat suasana Bengkalis sedang memanas seperti sekarang ini. Kita khawatirkan hanya akan memperkeruh keadaan,” jelas Darna, mantan anggota DPRD Bengkalis.
Bangun Komunikasi
Sementara itu, Mantan Wakil Bupati Bengkalis, H Normasyah Abdul Wahab ikut angkat bicara terkait kondisi Bengkalis hari ini. Tidak bermaksud mencampuri urusan pemerintahan, ia hanya mengimbau agar semua persoalan diselesaikan dengan jalan terbaik.
Mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkalis mengatakan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, terlebih persoalan tersebut terjadi antara masyarakat dengan pemimpin. “Saya yakin dengan kearifan pemimpin, persoalan yang terjadi saat ini di Bengkalis akan terselesaikan dengan baik. Datangi masyarakat, gelar dialog dan bangun komunikasi. Sampaikan jika memang masih ada kelemahan, dan teruskan atau pertahankan program jika dirasa tepat dan baik untuk kepentingan masyarakat,” urai Norman.
Terkait informasi akan adanya demo tandingan atau dukungan dari kelompok lain, kata Norman, jika memang isu yang berhembus itu benar, dirinya berharap cara-cara semacam itu tidak dilakukan. Menyelesaikan persoalan dengan menggunakan tangan orang lain sangat rentan terjadinya gesekan, apalagi persoalan yang terjadi antara pemimpin dengan rakyatnya.
“Jangan biarkan ruang gesekan itu terjadi, pemimpin atau Bupati bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri, tidak mesti melibatkan pihak-pihak lain. Jangan gunakan tangan-tangan Camat, Kepala Desa atau siapa saja, karena hal semacam itu hanya akan menimbulkan gesekan baru,” paparnya.
Kritik, cemoohan dan bahkan aksi unjuk rasa besar-besar lumrah terjadi dan menimpa seorang pemimpin, termasuk kepada dirinya saat menjawab Wakil Bupati Bengkalis. Untungnya, kata Norman, persoalan atau aksi yang dilakukan sekelompokmasyarakat tersebut tidak berkepanjangan karena saat itu pemerintah langsung melakukan dialog dan komunikasi aktif dengan masyarakat. (man/sus)
| Next > |
|---|
