PEKANBARU-Anggaran beasiswa sebesar Rp10 miliar yang dianggarkan Pemprov Riau tahun 2012 tidak tepat sasaran. Pasalnya, ada mahasiswa yang sudah tamat masih menerima beasiswa yang diperuntukan untuk tingat Sarjana, Magister dan Doktor. Hal itu terungkap dalam hearing antara Komisi D DPRD Riau dengan Biro Kesra Pemprov Riau, Rabu (20/6), di Ruang Komisi D DPRD Riau. Dalam hearing yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut dipimpin Ketua Komisi D, Adrian Ali, didampingi Wakil Ketua, Ruslan Jaya dan anggota Komisi D, Ramli Sanur, Zulkarnain Nurdin, dan Jabarullah.
Sementara dari Pemprov Riau hadir Kepala Biro Kesra, Edy Satria, didampingi beberapa orang stafnya. Kepala Biro Kesra Pemprov Riau, Edy Satria menjelaskan, dana beasiswa untuk S1, S2, dan S3 pada anggaran tahun 2012 ini sebesar Rp10 miliar.
"Dana tersebut belum kita cairkan dan besaran beasiswa berbeda antara setiap tingkatan S1, S2 dan S3," ujarnya
Adrian Ali mempertanyakan, tentang penerima beasiswa yang dinilai tidak tepat sasaran, karena masih ada nama-nama penerima beasiswa yang sudah tamat, namun masih tetap keluar namanya sebagai penerima besasiswa.
"Mumpung belum dicairkan, jangan sampai nantinya yang bukan mahasiswa mendapatkan beasiswa," ungkapnya dalam hearing tersebut.
Menanggapi hal ini, Edy Satria mengakui, adanya beberapa mahasiswa yang sudah tamat dan tidak lagi sebagai mahasiswa tetap menerima beasiswa. Dia beralasan banyaknya proposal yang masuk sehingga yang lama ikut masuk, padahal mereka sudah ada yang tamat.
"Bahkan 2011 lalu mencapai 1.000 proposal yang masuk. Kita akan cek lagi dan evaluasi itu, hal ini dikarenakan banyaknya prosposal yang masuk dan bahkan yang mendaftar tahun sebelumnya kembali kita masukan," jelas Edy.
Permaslahan lainnya yang dikritisi Dewan adalah adanya mahasiswa penerima beasiswa ganda, dalam artian mahasiswa tersebut menerima beasiswa dari Permprov Riau dan juga Pemkab/Pemko di Riau.
"Hal ini kan jelas tidak tepat, padahal masih banyak yang lainnya berhak dan sama sekali belum pernah mendapatkan beasiswa," tutur Anggota Komisi D, Zulkarinanin Nurdin, yang juga seorang Dosen.
Menanggapi hal itu, Edy mengaku, hal itu karena belum adanya koordinasi dengan Pemkab dan Pemko di Riau, sehingga terjadi penerima beasiswa ganda.(rudiyanto)
| Next > |
|---|
