DUMAI-Penyertaan modal Pemko Dumai sebesar Rp33 miliar kepada Bank Perkreditan Rakyat dan PT Pembangunan Dumai yang direncanakan penganggarannya di Ranperda APBD 2013 dibatalkan. Pembatalan ini berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Evaluasi Gubernur karena menilai rencana ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa penyertaan modal harus diatur dalam peraturan daerah (Perda).
"Di pasal 71 ayat 7 disebutkan bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal," kata Wakil Ketua DPRD Dumai, H Zainal Abidin, Rabu (17/4).
Atas dasar inilah maka Tim Evaluasi Gubernur menegaskan agar Pemko Dumai membatalkan penganggaran penyertaan modal atas BPR dan PT Pembangunan Dumai dengan masing-masing nilai sebesar Rp5 miliar dan Rp28 miliar.
Selanjutnya, kata Zainal, Pemko Dumai diminta untuk merasionalisasikan penyertaan modal atau investasi lainnya dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah, yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang. Tidak kalah penting, penyertaan modal harus bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata demi pembangunan daerah dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sebelumnya, dalam pembahasan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah disepakati untuk menganggarkan penyertaan modal sebesai Rp33 miliar, masing-masing untuk BPR sebesar Rp5 miliar dan PT Pembangunan Dumai sebesar Rp28 miliar.
Dengan dibatalkannya penyertaan modal ini, maka nilai sisa lebih pembiayaan (Silva) pada ABPD 2013 membengkak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, silva pada tahun berjalan mencapai Rp73 miliar. Jika ditambah dengan Rp33 Milyar, maka silva tahun berjalan mencapai Rp.100 milyar. Belum lagi ditambah dengan silva tahun 2012 lalu.
| Next > |
|---|
