Haluan Riau

Johny Setiawan Mundung
Pengamat Green Energ

Dirugikan, Rakyat Bisa Class Action

Besarnya kerugian yang diderita masyarakat karena pemadaman bergilir yang dilakukan pihak PLN Wilayah Riau dan Kepri akhir-akhir ini, tentu sangat disesalkan. Kepada rakyat Riau yang merasa dirugikan akibat pemadaman bergilir dapat melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri setempat dengan gugatan class action dan gugatan legal standing.
"Bisa dengan bersama-sama, bisa juga class action dengan mewakilkan diri kita dan keluarga kita kepada Lembaga Perlindungan Konsumen atau di Riau kita memiliki Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) wilayah Riau. Gugatan ini menjadi sangat berguna untuk merubah perilaku dan mental pimpinan PT PLN," kata Johny Setiawan Mundung, pengamat green energy, Jumat (26/7).
Dijelaskan Johny S Mundung, tahun lalu (2012) data menunjukkan ada 62 rumah di Pekanbaru terbakar akibat korsleting arus pendek terkait mati hidup listrik, rumah terbakar karena memakai lilin di saat mati lampu dan akibat arus pendek barang elektronik yang saat mati lampu, terlupa dimatikan.
"Berapa besar kerugian materi  rakyat Kota Pekanbaru dan rakyat di Riau ini  pada saat mati lampu, peralatan elektroniknya rusak dan tak dapat dipakai lagi, kegiatan di perkantoran lumpuh total, traffic light mati menyebabkan macet total di mana-mana dan lain sebagainya," papar mantan Direktur Walhi Riau ini.
Dengan alasan debit air di waduk PLTA Koto Panjang menyusut, menurut bacaleg DPRD Riau daerah Pemilihan Inhu-Kuansing ini, adalah alasan yang tak masuk akal sehat. Pasalnya hal tersebut sudah sering terjadi, bahkan bertahun-tahun.
Yang cukup ironis, kata Mundung, para konsumen tak pernah dikurangi beban pembayaran listrik, padahal dengan adanya pemadaman bergilir, tentu saja penggunaan Listrik di kalangan rakyat semakin berkurang, seyogianya pembayaran pun menjadi kecil, bukan malah makin mahal.
Selain itu, jika pihak pemerintah daerah,  instansi BUMN, instansi vertikal lainnya menunggak sampai ratusan juta atau miliaran rupiah, berbulan bulan, PT PLN tak berani menindak tegasnya. "Tapi kalau rakyat yang menunggak, PLN datang dengan gagah perkasa memutuskan aliran listrik ke rumah rakyat yang miskin dan menderita tersebut, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan dengan alasan demi menegakkan peraturan yang PT PLN buat sendiri," jelasnya.
Sebenarnya, tambah Mundung, tenaga listrik mikro hidro sudah dikembangkan di Kampar, Inhu, Kuansing, Bengkalis dan Siak, Inhil, Pelalawan, namun gerakan ini belumlah massif, masih bersifat percontohan di beberapa desa. Namun yang dilakukan PemKab se-Riau dan Pemprov ini patut disokong oleh PLN melalui program CSR-nya, agar dapat menjadi tenaga listrik alternatif pengganti dari PLTA dan tenaga diesel. "Demi Green Energy yang tentu untuk menyelamatkan bumi yang kita cintai," ujarnya. (ral)

Ary Nugraha
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru

"Tak Mampu, Mundur Saja"

Pemadaman listrik bergilir, selalu saja menjadi bagian penderitaan masyarakat Riau yang tidak berkesudahan setiap tahunnya, terutama saat memasuki bulan suci Ramadan.
Seharusnya persoalan klasik sudah bisa diatasi apabila PLN profesional. “"Apabila manajemen PLN Riau tidak mampu mengatasi persoalan pemadaman listrik ini secara tuntas, maka lebih baik mundur dari jabatannya," kata Ary Nugraha, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru, Jumat (26/7)
Pasalnya, kata Ary, kondisi ini bukan terjadi pada saat ini saja, melainkan sejak tahun 2009. Di mana saat itu terjadi pemadaman listrik di Riau dalam sehari bahkan 2 sampai 3 kali pemadaman.
"Kondisi tersebut akhirnya menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, yang korlap-nya waktu saya sendiri untuk menuntut PLN bahkan pemerintah daerah mencarikan solusi," ujar Ary.
Saat ini, katanya, pemadaman listrik bergilir kembali terjadi. Seolah-olah permasalahan ini tidak pernah kunjung tuntas dan selesai. Alasan yang dikemukakan manajemen PLN Riau selalu disebabkan karena pemeliharaan pembangkit, kerusakan pembangkit listrik serta terjadinya defisit beban pemakaian daya listrik yang terlalu tinggi. Oleh karena itu manajemen PLN Riau mengklaim bahwa pemadaman listrik dilakukan agar terjadi efisiensi.
"Seolah-olah alasan tersebut selalu menjadi kalimat sakti yang klasik dikeluarkan oleh manajemen PLN Riau. Pada akhirnya kembali manajemen PLN Riau merugikan masyarakat Riau demi efisiensi," tegasnya.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat Riau, menurut Ary, kenapa permasalahan klasik listrik ini selalu terjadi? Apa karena manajemen PLN Riau yang tidak mampu mengatasi permasalahan listrik? Pasalnya, untuk mengatasi beban pemakaian konsumsi listrik yang tinggi, PLN selalu beralasan harus melakukan pemadaman listrik agar terjadi efisiensi.
PLN merupakan perusahaan yang ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan perancangan, pembangunan dan pengusahaan tenaga listrik. "Seharusnya manajemen PLN Riau tidak pada porsinya berbicara efisiensi, tapi seharusnya  bagaimana bekerja secara efektif. Artinya PLN telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan kekurangan daya listrik yang selalu terjadi di Riau. Sehingga tidak menjadikan pemadaman listrik sebagai solusi. Jika manajemen PLN Riau telah menyiapkan langkah-langkah secara efektif maka masyarakat Riau sebagai konsumen pasti tidak akan merasakan pemadaman listrik bergilir selama Ramadan," bebernya.
Adapun langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan, menurut Ary, di antaranya perbaikan sistem distribusi listrik, mengurangi ketergantungan kepada BBM sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, internalisasi hidup hemat kepada khalayak baik dari level rumah sampai perusahaan besar, dan merapikan internal manajemen PLN Riau.
Selanjutnya manajemen PLN Wilayah Riau, tambahnya, dapat lebih koordinatif terhadap pelanggan yang tentunya sangat mengalami kerugian dari pemadaman listrik tersebut. Misalkan dengan cara  memberikan potongan harga tarif dasar listrik untuk pelanggan sebesar 10 persen dari beban biaya yang melebihi tingkat mutu pelayanan selama terjadinya pemadaman listrik. Kemudian melakukan koordinasi strategis dengan pelaku industri dengan mengurangi penggunaan daya listrik pada waktu-waktu yang disepakati. "Tentunya langkah-langkah efektif tersebut mesti dilakukan secara simultan dan terstruktur," ujarnya. (ral)

Al Azhar
Tokoh Masyarakat/Ketum DPH LAM Riau

"PLN Jangan Lagi Berdalih"

Pemadaman rutin yang dilakukan PLN sekarang ini jelas amat mengganggu aktivitas masyarakat. Manajemennya harus berupaya keras mengatasi masalah ini. Janji-janji mereka harus ditepati, dan jangan lagi berdalih.
"Dalih-dalih hanya semakin memperlihatkan bawah mereka incompeyence dan incapable. Yang juga mengherankan, di mana ya Dahlan Iskan yang Menteri BUMN itu? Apa karena sibuk pencitraan dia lupa mengawal kinerja BUMN PLN ini?" ujar Al Azhar, tokoh masyarakat Riau, Jumat (26/7).
Selain itu, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu (DPH-LAM) Riau ini, bagi yang terkena dampak secara material nampaknya perlu mencoba menempuh jalur hukum seperti class action atau tuntutan hukum lainnya. Sebagaimana di sektor-sektor pelayanan publik lain, konsumen PLN mestinya juga wajib memperoleh perlindungan hukum yang baik. (ral)

Aiden Yusti
Tokoh Pemuda Riau/Aktivis Lingkungan

Riau Punya Banyak Energi

Seringnya listrik padam di Riau menambah beban derita masyarakat Bumi Lancang Kuning. Seharusnya dengan kekayaan energi yang dimiliki Riau, kondisi listrik tidak akan bermasalah. Banyak energi yang tersedia, seperti batu bara, gas, biogas dan air, yang bisa menambah daya listrik.
"Sekarang tinggal bagaimana sumber daya alam yang ada bisa dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan listrik lokal, bukan malah diekspor untuk kepentingan luar negeri," kata Aiden Yusti, tokoh pemuda Riau yang juga aktivis lingkungan, Jumat (26/7).
Menurut Aiden, selain itu juga pemikiran jika peluang pengelolaan listrik juga diberikan kepada swasta sehingga akan muncul persaingan dan profesionalisme usaha dan konsumen akan memiliki pilihan. "Pada akhirnya tentu konsumen akan berlomba-lomba membeli listrik kepada perusahaan yang pengelolaan dan pelayanan yang baik, tanpa mati lampu berkepanjangan walaupun dengan harga yang lebih mahal," jelas Aiden yang juga Bacaleg DPRD Riau Dapil Kuansing-Inhu dari PAN.
Namun hal ini, katanya, juga berdampak ketiadakadilan bagi masyarakat, karena konsumen yang kaya tentu akan memilih perusahaan listrik yang mahal dengan pelayanan yang baik. Sedangkan konsumen kelas menengah ke bawah tetap akan menikmati pemadaman listrik bergilir.
Yang jelas, kata Aiden, jika kebutuhan listrik sudah teratasi dengan berbagai sumberdaya alam yang ada, maka perusahaan listrik harus dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang mau melayani konsumen dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan umum yang rutin terjadi.
"Dengan tenaga yang profesional dan didukung dana yang cukup, maka diharapkan PLN tidak lagi melakukan pemadaman bergilir,"  katanya.“
Aiden menambahkan, semua permasalahan tersebut sebenarnya merupakan masalah  umum yang sudah diketahui oleh PLN dan seharusnya PLN sudah memiliki SOP untuk menangani permasalahan tersebut. Sehingga jika alasan di atas dijadikan pembenaran untuk mematikan lampu, ini sudah menyangkut ketidakprofesionalan PLN dalam bekerja, karena semuanya rutin terjadi dari tahun ke tahun. "Seharusnya PLN sudah mengantisipasinya," pungkasnya. (ral)

Chairul Anwar
Anggota DPR RI Asal Riau

PLN Harus Buat Terobosan

Pemadaman listrik bergilir dalam kurun waktu belakangan di Riau ini, sudah sangat menyengsarakan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Sayangnya, PT PLN selaku pihak yang berkompeten terkesan tidak serius menyikapi persoalan ini.
Anggota DPR RI asal Riau, Chairul Anwar, menilai PLN sebagai perusahaan yang diberi amanat oleh negara untuk menyediakan pasokan listrik bekerja tidak profesional dan terus menunjukkan kinerja yang buruk. “PLN itu berdiri bukan hanya setahun ini, tapi sudah puluhan tahun, mungkin umurnya lebih tua dari pada umur saya, tapi kinerjannya sangat mengecewakan,” sebut Chairul kecewa, Jumat (26/7).
Pihaknya juga sangat menyayangkan sikap PLN yang terkesan tidak merasa bersalah atas pemadaman listrik yang terjadi selama ini. “Saya tegaskan pada PLN harusnya minta maaf kepada masyarakat,” ketusnya.
Politisi PKS ini juga menilai alasan yang disampaikan pihak PT PLN bila terjadi pemadaman listrik, terkesan hanya ‘lagu’ lama, yakni alasan mesin rusak dan tidak memadainya antara jumlah pasokan dengan permintaan masyarakat yang terus bertambah. Harusnya persoalan ini  bisa diantipasti dari awal. Jumlah penduduk yang terus berkembang harusnya diimbangi dengan terobosan-terobosan manajemen untuk meningkatkan kualitas kerja sehingga pasokan listrik tetap tersedia.
“Listrik ini kan sumber energi utama bagi masyarakat, jadi enggak boleh main-main mengelolanya karena akan menimbulkan banyak kerugian di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, UKM dan sektor lainnya,” ungkap Chairul keras.
Ketua DPP PKS Wilda Sumatera ini menegaskan, persoalan pemadaman listrik ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena yang menjadi korban masyarakat.
“Kalau ada warga telat membayar, langsung dikenakan denda. Sedangkan bila terjadi pemadaman, tidak ada kompensasi yang diberikan PT PLN kepada masyarakat. Ini jelas tidak adil,” sebut Chairul yang masih diusulkan PKS untuk menjadi caleg DPR RI Dapil Riau I.
Untuk itu ia meminta PT PLN serius mengatasi persoalan listrik, khususnya di bulan puasa ini. “Kita berharap jangan ada lagi pemadaman. Kita minta PT PLN supaya sesegera mungkin menyelesaikan permasalahannya, sehingga umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa tidak terganggu karena pemadaman arus listrik,” pintanya. (ral)

		Next >