PEKANBARU-Data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tentang warga miskin di Kota Pekanbaru, dinilai tak sesuai kondisi sebenarnya. Pasalnya, banyak warga yang tak masuk dalam data tersebut, meski kondisi mereka seharusnya masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Akibatnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus tak mampu berbuat banyak, karena data tersebut tak bisa diubah. Ketidaksesuaian data tersebut dengan kondisi di lapangan, sangat berpengaruh terhadap pendistribusian beras rakyat miskin (raskin) di Kota Bertuah. Karena cukup banyak warga miskin yang tidak bisa memperolehnya.
"Data tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat melalui TNP2K, kita tidak boleh mengutak-atiknya," kata Wako, Kamis (12/7).
Namun Wako berjanji akan berupaya menanyakan hal ini ke Pemerintah Pusat supaya bisa segera tahu bagaimana cara menerapkan data tersebut kepada masyarakat. "Kita akan tanyakan ke Pusat karena kita tidak bisa gunakan data raskin lama. Sesuai aturan, untuk pembagian raskin, data yang bisa digunakan hanya data dari TNP2K yang baru," ujarnya.
Jika nantinya data raskin dari TNP2K masih menimbulkan polemik, Pemko akan membuat kebijakan sendiri dengan melakukan penganggaran khusus bagi alokasi raskin.
Data
"Paling kita hanya bisa upayakan kalau masih ada warga miskin yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima kita upayakan dananya dari APBD Kota Pekanbaru," ucapnya.
Dari data TNP2K menyebutkan, kota Pekanbaru mengalami penambahan penerima raskin dari semula hanya 17.389 RTS naik menjadi 24 .160 RTS. Berarti untuk tahun 2012 terhitung Juni hingga Desember penyaluran raskin mengalami penambahan sebesar 6.771 RTS dari tahun lalu. (vit)
| Next > |
|---|
