PEKANBARU-Gubernur Riau HM Rusli Zainal minta semua pihak tidak lagi mempolemikkan pembangunan kawasan bisnis di purna MTQ yang diberi nama Bandar Serai Riau Town Square and Convention Centre (BSRTSCC).
Hal itu dikatakan Rusli Zainal ketika ditemui Haluan Riau usai membuka Seminar Serantau Pengurusan Persekitaran (Lingkungan) di Indonesia dan Malaysia, Minggu (29/4) di Hotel Pangeran Pekanbaru. Gubri juga menyayangkan jika masih ada yang mempersoalkan prihal ekspose rencana pengembangan kawasan purna MTQ dilakukan di kediaman Gubernur Riau, 2 Desember 2011 silam.
“Kita harap hal ini tidak dipolemikkan lagi. Marilah sama-sama kita kurangi berpolemik panjang untuk hal-hal seperti ini. Kalau hanya masalah pemaparan, itu bisa dilakukan dimana saja. Apakah dilakukan dikediaman ataupun di Kantor DPRD sama saja. Hal yang perlu dilihat itu adalah esensi dari pembangunan itu sendiri. Saat itu hampir seluruh frraksi hadir,” ucap Gubri
Dijelaskan Gubri, saat ekspose di Kediaman Gubernur Riau tersebut, selain dihadiri sebagian besar Fraksi DPRD Riau, saat itu Gubri juga mengekspose agenda besar lainnya seperti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVIII dan Pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) ke-III tahun 2013 nanti.
“Saat itu kita membahas 3 agenda. Selain Riau Town Square ini juga mengekspose pelaksanaan PON dan ISG. Jadi saya kira tidak benar jika kita tidak berkoordinasi. Jadi saya tidak ingin berpolemik pada hal-hal yang tidak esensial. Jika kita membahas hal-hal yang tidak penting dan tidak esensial seperti tempat pemaparan, maka kita masih perlu belajar memahami hal-hal yang lebih esensial lagi,” ucap Gubri yang mengatakan dia siap diundang oleh DPRD dimana saja untuk membahas hal yang jelas dan esensial persoalannya.
Polemik panjang terkait pembanguan BSRSTCC mulai dari keberatatan pihak budayawan Riau yang keberatan dengan pembangunan venue biliar dan boling di Bandar Serai tidak mencerminkan bangunan Melayu. Kritik juga disampaikan pengusaha lokal H Basrizal Koto yang menilai Pemprov Riau latah membangunan kawasan bisnis seperti hotel dan mall yang semestinya menjadi gawe pihak swasta. Terakhir, pihak DPRD Riau dan DPRD Pekanbaru serta Walikota Pekanbaru juga menyayangkan pembangunan sudah dimulai saat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikeluarkan.
Keanehan DPRD
Sebelumnya diberitakan terkuaknya dugaan sikap aneh dan berbohong dilakukan sejumlah anggota DPRD Riau selama terkait rencana pembangunan BSTSCC. Pasalnya, seperti ramai diberitakan lembaga legislatif ini mengaku belum diajak bicara oleh Gubernur Riau. Tapi pernyataan anggota DPRD ini terbantahkan setelah Pemrov Riau mengaku sudah mengundang mereka ke kediaman Gubri membicarakan hal tersebut.
Fakta ini diungkap Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau Abdi Haro didampingi Kepala Biro Humas Chairul Risky dan Kepala Bagian Penerangan Humas Pemprov Atik dalam keterangan pernya, Kamis (26/4).
''Tidak benar kalau kita tidak melakukan koordinasi dengan DPRD. Kita punya seluruh bukti dan dokumen pertemuan dengan pihak DPRD Riau," kata Risky sambil memperlihatkan foto-foto ekspose Gubernur dengan sejumlah anggota DPRD Riau di kediaman Gubernur Riau pada tanggal 2 Desember 2011 silam.
Tentu saja keterangan Pemprov ini membuat anggota DPRD Riau tak berkutik. Salah satu anggota DPRD Riau dari Fraksi Gabungan Ricky Hariansyah yang dikonfirmasi Haluan Riau Jumat (27/4) terkait pernyataan Pemprov ini, akhirnya mengaku kalau dirinya hadir pada pertemuan 2 Desember 2011 itu di kediaman Gubri tersebut.
Bahkan Ricky mengaku dirinya mewakili Komisi B. Ricky juga meyebutkan kehadiran sejumlah anggota dewan lainnya. Termasuk unsur dari pimpinan dewan, pimpinan fraksi maupun pimpinan Komisi. "Pembicaraan saat itu tentang PON dan juga presentasi pembangunan BSTSCC," katanya melalui telepon selulernya.
Lebih lanjut Ricky mengatakan, dalam pertemuan tersebut dijelaskan rencana pembangunan BSTSCC yang akan dilakukan di kawasan purna MTQ. Saat itu juga sudah dibicarakan pemindahan bangunan yang akan dirubuhkan. "Ya, memang di sana juga dijelaskan bangunan yang dirubuhkan akan dibangunkan kembali," ujar politisi PKB ini.
Terkait hasil pertemuan tersebut, Ricky mengaku akan menyampaikan ke Komisi karena saat itu dia hadir dengan kapasitasnya sebagai perwakilan Komisi B. "Hasil pertemuan tersebut telah saya sampaikan kepada Komisi B. Tapi saya tidak tahu ya kalau pimpinan fraksi atau komisi yang lain," katanya ketika ditanya apakah hasil pertemuan sudah disampaikan kepada Komisi B.
Lebih ironis lagi, mantan Ketua Komisi B, Tengku Azuwir, yang sebelumnya juga berbicara keras tentang BSTSCC tidak membantah telah menerima disposisi surat dari Ketua DPRD tertanggal 8 Desember 2011. Dan surat tersebut dicopy dan menjadi file khusus Komisi B. Ini dimaksudkan agar surat bisa ditindaklanjuti dengan meminta kejelasan dari Biro Perlengkapan terhadap pemanfaatan lahan.
Soal surat tersebut tidak ditindaklanjuti, menurutnya karena surat tersebut intinya tidak bermakna dan hanya sebatas pemberitahuan pemanfaatan aset dan bahasanya normatif dan tidak ada yang meminta dewan untuk melakukan pembahasan. "Ini berbeda bila surat itu meminta dewan melakukan persetujuan permintaan pengalihan aset," kilahnya.
Dalam surat tersebut intinya pemerintah Provinsi Riau dalam kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga, terhadap lahan tanah bandar Serai dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah dengan sistem bangun guna serah.
"Sebenarnya dari surat itu kita sudah mengagendakan hearing dengan Biro Perlengkapan, tapi saat kita undang Kepala Biro yang dijabat almarhum Kasmianto yang bersangkutan cukup sibuk sehingga tidak pernah jadi," jelasnya. Pernyataan Azuwir jelas menimbulkan tanda-tanya. Pasalnnya, sebelumnya anggota DPRD kompak mengatakan surat itu tidak ada sehingga dinilai misterius. (rud/dar)
| Next > |
|---|
Comments