PEKANBARU (HR)- Pemerintah Kota Pekanbaru memperlihatkan keseriusannya dalam membangun kompleks perkantoran Pemko Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.
Hal itu diperlihatkan dengan akan melakukan penertiban yang direncanakan hari ini (Selasa, 3/12), terhadap beberapa orang yang mengklaim memiki lahan pembangunan proyek tersebut. Pemko juga siap mengadu keabsahan kepemilikan lahan dengan pihak-pihak yang mengaku juga punya tanah di kawasan tersebut.
Demikian disampaikan Asisten III Setdako Pekanbaru, Azwan, usai memimpin rapat dengan beberapa kepala satuan kerja dan Muspida, Senin (2/12) di ruang rapat Walikota Pekanbaru.
"Rapat tadi hanya untuk evaluasi saja, besok itu kita lanjutkan (penertiban lahan, red) karena kemarin sempat terhenti karena Pilgubri," ungkap Azwan kepada Haluan Riau, Senin (2/12).
Dikatakannya, rapat juga dilakukan bersama tim, termasuk TNI/Polri, Satpol PP dan instansi teknis. "Jadi, pekerjaan ini tetap akan kita lanjutkan walaupun ada orang yang berupaya menghentikan pekerjaan yang kita lakukan dan mengaku itu lahan milik mereka," tegas Azwan.
Azwan mengaku, Pemko memiliki data dan bukti keabsahan sebagai pemilik lahan. Bahkan, menurut Azwan, justru sebaliknya, beberapa orang tersebut yang menyerobot lahan pemerintah. "Jadi, ini penertiban biasa terhadap orang yang masuk ke lahan kita. Kalau ada masyarakat yang memiliki bukti silahkan datang ke kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Azwan menegaskan, Pemko tetap akan melakukan penertiban lahan meski ada beberapa orang yang mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). "Karena proses hukum juga tetap jalan jika ada yang menuntut silakan, kalau ternyata Pemko nanti kalah kita akan ganti rugi," tegasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan gedung tahun 2014 mendatang sudah dimulai, menurut Azwan, pembangunan dimulai dengan mendirikan Kantor Walikota sebagai bangunan utama. Pembangunan ini merupakan proyek multiyears. Jadi penganggarannya tidak hanya satu tahun berjalan.
Ia menilai, pembangunan perkantoran Pemko itu sudah pantas. Karena kantor yang lama sudah tidak representatif. Di samping itu, beberapa gedung kantor satuan kerja juga ada yang kurang representatif. Di antaranya Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pasar dan sebagainya. Di mana di kantor ini untuk pembangunan baru sulit dilakukan akibat keterbatasan lahan. Akhirnya yang dilakukan hanya sekadar rehabilitasi ringan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Azmi menjelaskan, rencana pembangunan pusat perkantoran Pemko tersebut anggarannya masih dalam pembahasan. Namun, dia menegaskan pembangunan akan dimulai pada tahun 2014 mendatang yang diperkirakan menghabiskan dana sebsear Rp500 miliar dalam proyek multiyears tiga tahun anggaran.
Selain Kantor Walikota, juga akan ada pembangunan masjid serta lima kantor satuan kerja. "Dibangun saja dulu gedungnya. Kalau datanya saya tidak ingat semua," tandas Azmi yang mengaku tidak ingat lima satker yang dimaksud. (RUDIYANTO)
| Next > |
|---|
