SELATPANJANG-Terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi oleh Pemerintah Pusat, sejauh ini pasokan maupun distribusi serta harga BBM di Kepulauan Meranti masih tetap stabil. Kondisi pasar masih tetap lancar sebagaimana diharapkan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, Syamsuar Ramli, melalui Kabid Perdagangan, Jon Hendri, kepada sejumlah media, menanggapi rencana kenaikan BBM tersebut.
Disebutkannya, keadaan BBM di Meranti hingga saat ini masih stabil dan belum ada riak-riak. Pasokan dan distribusinya juga masih normal aman dan lancar. "Meski demikian kita tetap mengawasi jalannya distribusi bahan bakar yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat tersebut. Terutama jenis premium, kita pantau sehingga penjualan tetap berlangsung sebagaimana layaknya," ujarnya.
Lebih lanjut disebutkannya, proses pasokan BBM oleh tiap APMS saat ini mulai teratur. Dalam memasoknya tiap APMS digilir sebanyak dua trip dalam sebulan, atau satu kali 15 hari. Dengan demikian tidak ada minggu yang kosong bagi para pengecer BBM yang ada di seluruh wilayah Meranti.
"Jadwal pemasokan BBM ini juga mulai tertib. Pemilik APMS secara bergilir diatur memasok minyak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi hingga sekarang minyak tetap ada di tengah masyarakat. Sebab, dengan penggiliran pasokan itu, maka BBM terus masuk ke Meranti," sebutnya.
Sedangkan untuk harga eceran, jelas Jon Hendri, pihaknya secara rutin menertibkan agar pengecer tetap menerapkan harga yang telah ditentukan. Hasilnya, para pengecer sudah menerapkannya dengan memasang plang nama kios dan harga sesuai imbauan Disperindag. "Sejauh ini masyarakat pun sudah mudah mendapatkan BBM, terutama jenis premium," jelasnya.
Menyinggung soal harga barang kebutuhan lainnya seperti sembako, Jon Hendri mengaku, hal itu tidak berimbas terkait rencana kenaikan BBM. Terumata di Kota Selatpanjang tidak ada kenaikan harga barang akibat adanya rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
"Kita berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan penimbunan minyak. Sebab selain melanggar ketentuan, penimbunan BBM juga sangat beresiko kebakaran. Sebagai warga, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sebab segala sesuatunya telah dikaji secara matang terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut. Kepada para pengelola APMS juga diharapkan agar terus menyalurkan BBM sesuai mekanisme dan kuota yang diterimanya. Sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat," ujarnya.(jos)
| Next > |
|---|
