PASIRPANGARAIAN-Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, bertujuan mempercepat terwujudnya cita- cita reformasi daerah.

PASIRPANGARAIAN-Wakil Bupati, Hafith Syukri, mengimbau kepala desa di jajaran Pemkab Rohul yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, untuk mengajukan surat pengunduran diri.

UJUNGBATU-Ratusan guru yang berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, mengaku kecewa terhadap sistim pelaksanaaan pengurusan elektronik-Kartu Pegawai (e-Kapeg) yang dilaksanakan di Kantor Camat Ujungbatu, Kabupaten Rohul. Keluhan disampaikan, terkait pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan tidak berurutan.

TALUK KUANTAN- Bupati, Sukarmis menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  tahun anggaran 2012 dalam  Paripurna DPRD, Senin (13/5), yang  dihadiri  unsur pimpinan, anggota dan seluruh kepala SKPD Pemerintahan Kabupaten Kuansing.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati menyampaikan gambaran secara umum APBD 2012 serta gambaran implementasi  berbagai kesepakatan kinerja yang ditopang anggaran  2012.
Realisasi APBD dalam laporan  masih bersifat tentatif. Hal ini dikarenakan saat pembuatan LKPj  masih dalam proses audit BPK. Namun demikian, Bupati menjanjikan penyampaian laporan pertanggungjawaban  APBD 2012  secara tersendiri setelah audit BPK tuntas.
Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyampaian LKPj tahun 2012  merupakan rangkaian awal  pelaporan kinerja pengelolaan APBD  yang kemudian  ditindak lanjuti dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012.
 Bupati menyebutkan  tahun 2012, untuk target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.099.358.556.946.07, namun hingga tahun anggaran 2012 berakhir hanya terealisasi sebesar Rp981.185.648.651,43.
Belanja daerah  terdiri  belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
"Pembelanjaan daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah," ujarnya.
Untuk belanja tidak langsung, target sebesar Rp532.663.086.908,60 dan terealisasi sebesar Rp488.051.835,344,43 atau tak terealisasi sebesar Rp44.611.251.564,17 atau hanya terlaksana sekitar 91,62 persen.
Untuk belanja langsung, ditargetkan sebesar Rp566.695.470.037,47. Hingga tahun anggaran 2012 berakhir hanya terealisasi sebesar Rp493.133.813.3076,00 atau tidak terealisasi sebesar Rp73.561.656.730,47 atau hanya terealisasi  87,02 persen. (adv/humas)